TAHUN 2016

Dituturkan Jan Hoesada

PENDAHULUAN

Era ekonomi digital masih berlangsung sepanjang tahun 2016, ketidakpastian kondisi dunia tetap tinggi, dan kondisi 2016 sulit diramalkan. Perubahan global makin tidak berkesinambungan, karena itu Renstra Propenas NKRI, RAPBN/D atau prediksi kondisi 2016 berbasis kinerja 2015 dapat keliru.

Setiap pemerintahan di muka bumi perlu menata ulang daftar pemangku kepentingan 2016, membuat dan merumuskan tawaran kerjasama NKRI bagi negara-negara lain, menyeleksi tawaran masuk dan merumuskan tanggapan (response). APBN/D makin menyadari wilayah insourcing dan outsourcing, karena mengerjakan sendiri semuanya, semuanya tidak beres. Rumusan kebutuhan sumber daya makin sering berada diluar domain APBN/D dan kata kunci 2016 adalah aksi, aktivitas, hubungan dan perubahan.

Kedepan, perubahan masyarakat dan perubahan kebutuhan umum makin cepat dan makin sulit diramalkan, sehingga basis utama kepemerintahan adalah ilmu sosial atau sosiologi dan psikololigi massal. Perubahan cepat teknologi komunikasi dan komputasi menyebabkan seluruh pejabat negara wajib melakukan rekonfigurasi pengetahuan (internal knowledge reconfiguration) secara real time. Terjadi perubahan cara berfikir, cara memandang masalah dan hampiran baru pemecahan masalah yang makin terfokus pada pemangku kepentingan dan persaingan antar bangsa. Untuk NKRI, landskap pasar, kerjasama dan persaingan ASEAN mewarnai APBN/D tahun 2016 dan seterusnya. Pemerintah manapun kini makin berorientasi pada pemasaran gagasan pembangunan dan perubahan (social marketing) sebelum penerbitan kebijakan baru apapun, DPR/D makin menyadari bahwa hampiran minimalisasi UU adalah baik, bahwa mengatur semua menyebabkan semua tidak teratur.

Kedepan, eksekutif makin ditagih pelaksanaan atau realisasi lapangan UU yang telah diterbitkan legislatif. Diramalkan Ketua DPR – Ade Kamarudin – dipastikan akan mereformasi MKD DPR dan membentuk komisi penagihan implementasi UU. Sambil menunggu revisi UU KPK, sepanjang tahun 2016 KPK makin menggunakan strategi aliansi dan hampiran kerja sama dengan berbagai pihak – terutama kepolisian, kejaksaan, asosiasi profesi hukum, pakar individual dan perguruan tinggi – untuk percepatan pembangunan negara bersih korupsi. Sepanjang 2016, masih terdapat berbagai pihak dan kekuatan anti KPK yang berupaya mengurangi kekuasaan KPK atau menghapus eksistensi KPK, sehingga sepanjang 2016 diramalkan KPK menggalang dukungan publik pro KPK secara lebih sistematis. Terkait RUU KPK itu, sepanjang 2016 wewenang KPK melakukan tuntutan hukum diramalkan akan dipertahankan oleh masyarakat dan kelompok pakar hukum tatanegara, agar jangan sampai dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

Pada tataran bisnis 2016, berbagai produk dan jasa hanya dibuat dan disampaikan sesuai kepastian kebutuhan, sambil menduga potensi permintaan pasar. Pasar – kini – adalah seluruh muka bumi, yang terbagi berdasar bangsa, pendapatan perkapita, budaya dan kebutuhan hidup. Kebijakan katak dalam tempurung adalah menggelikan. Indra keenam pebisnis menjadi kekuatan baru, karena kebutuhan tersembunyi secara massal harus ditemukan lalu dilayani.

Dunia makin beranjak dari knowing (certainty) jadi learning (uncertainty), dari static version jadi dynamic version, dari right decision jadi best choice among the alternatives, dari plan & result (under certainty) jadi possibility & possible responses (under uncertainty), dari traditional planning jadi continuous strategic thinking, dan dari continuous path jadi discontinuous path/curve.

Para pengambil keputusan menggunakan hampiran makin adaptif berbasis indra keenam, naluri, “rasa” dalam menerjemahkan sinyal sinyal lingkungan sekitar, membangun tafsir dan pemvisian (visioning), mengambil keputusan strategis berbasis tafsir dan melakukan tindakan nyata (action).

Proses pemvisian kepemimpinan baru mencakupi tafsir atas lingkungan eksternal masa depan, menggali asumsi tersembunyi melalui berbagai diskusi, membuka diri dan mengundang beragam pandangan dan jenis keahlian untuk memeroleh foresight, berbagai skenario kemungkinan masa depan, membuat kelompok, presentasi proyek atau jalan keluar & diskusi, mengajak semua pihak untuk berfikir hal-hal tak terfikirkan sebelumnya (think about unthinkable).

Pada wilayah perhubungan, otomatisasi kehidupan makin diwarnai GPS pemandu rute perjalan darat atau lokasi, pemilotan otomatis, jalan raya nirhambatan (nir persimpangan, nirmarka dan tanda jalan, usulan jalan pintas berbasis GPS) menyebabkan perjalanan darat lebih nyaman dan cepat dari udara. Semua sarana angkutan umum makin mengandung infotainment dan entertainment. Dahulu, kuliah program MBA selama perjalanan KA atau pesawat terbang ulang-alik, kini dapat kuliah maya dapat dimobil pribadi masing-masing.

Multimedia menyediakan berbagai sarana pengganti atau sarana pelampiasan keinginan bertemu, memandang wajah, berpelukan maya (cyberhug) menyebabkan budaya perjalanan berkurang, kebutuhan prasarana highway, hotel dan lain lain berkurang. Perjumpaan dilakukan hanya apabila amat perlu atau untuk kegiatan fisik bersama.Terjadi redefinisi dan pembelahan masyarakat kaya dan miskin, berbasis konsumsi fasilitas maya.

Tontonan UFC dengan para petarung wanita kelihatannya mulai diizinkan di NKRI, diperkirakan akan menyebabkan penggemar UFC meningkat luar biasa. Pada pasar dunia tontonan dan layar kaca, naik daun UFC mulai menghapus popularitas segmen pasar tinju, film aksi umumnya, film silat khususnya. Kejuaraan tinju dunia bukan lagi tontonan menarik, karena sarung tinju dipandang terlampau empuk, makin diganti perpaduan tinju, karate, Thai boxing, gulat dan Brazilian Jujitsu dalam real fight UFC. Citra kungfu dan filem silat turun harkat menjadi sejenis kegenitan tari dan lelucon global, sampai suatu hari nanti petarung kungfu merajai UFC. Namun tertengarai bahwa UFC juga rentan sandiwara berbasis suap berisiko kehilangan penggemar.

Dunia makin penuh iklan, dan karena itu sebagian besar masyarakat kini tak lagi membaca iklan sekadar untuk keputusan pemilih atau membeli. Hampir 100 % orang membaca iklan menuntut manfaat dari membaca atau melihat iklan, misalnya terhibur atau tercerahkan. Info iklan harus berdaya guna bagi semua orang – yang sebagian besar bukan pembeli potensial – dan iklan sebaiknya berguna memperlancar program pemerintah.

Sepanjang 2016 masih akan terus berlangsung terorisme berbasis agama, kejahatan, ketidak mampuan pemerintah menangani terorisme, kejahatan, dan pengangguran, tertengarai bahwa kota dan daerah terpecah makin kecil-kecil, perang regional, penyakit, kecelakaan pesawat, kereta api, dan kendaraan umum. Terjadi trend sekolah dan perguruan tinggi makin ketat dijaga petugas keamanan.

PBB makin sulit membangun ketertiban dunia, mengalami kelumpuhan pada berbagai misi PBB, negara besar makin menghadapi masalah domestik karena pertambahan penduduk, kelangkaan sumber daya, manusia hidup dalam ketidak pastian. Orang cenderung tak percaya langsung pihak yang berada diluar komunitasnya. Komunitas terbelah makin kecil-kecil, orang mencari atau membangun bisnis disekitar rumah, dan tak mau bepergian jauh. Economies of scale & scope adalah konsep masalalu. Kini, orang cenderung membeli apa yang dijumpai didekatnya, emerging market mungkin adalah impian kosong, pasar gelap berkembang hebat, dan pimpinan agama makin banyak menjadi penguasa atau oposisi pemerintah resmi.

Kedepan, diramalkan makin terjadi trend pemeringkatan kepala daerah yang berkinerja terbaik. Pada NKRI, tahun 2016 adalah tahun pertikaian politik versi pilkada. Teroris makin membaur dengan penduduk, sehingga pembersihan terorisme berdampak pada kegiatan sehari-hari penduduk, menjadi penyebab ekonomi biaya mahal bahkan kelesuan perekonomian.

Sumber daya alam makin langka, dan manusia menghadapi masalah kebutuhan dasar kembali seperti makanan, air bersih, udara bersih, keamanan dan tempat tinggal. Manusia makin mendambakan kemerderkaan dan mobilitas yang diproksi mobil murah, mobil tahan lama, mobil mudah dipelihara, hemat bakar hemat BBM dan luwes (tenaga fosil, listrik, matahari).

APBN/D berbasis daftar indikator perubahan lingkungan, APBN/D makin terfokus pada hasil pemantauan berkesinambungan terhadap mobilitas massa. Asumsi perencanaan terkait skenario terpilih (scenario planning, misalnya skenario negara maritim, skenario desa sebagai ujung tombak perekonomian agraris). Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2014 dan 2015, berbagai negara ASEAN bergegas lambat-lambat untuk membangun strategi mendahului negara ASEAN lain (preemptive move) dan NKRI berisiko terlambat dan ketinggalan.

EKONOMI DIGITAL

Ekonomi digital mencakupi seluruh kehidupan ekonomi dunia, terutama industri jasa keuangan cq perbankan, bisnis eceran, transportasi, edukasi, media massa, kesehatan dan komunikasi berbasis IoT, rantai nilai global, sistem keuangan global dan globalisasi inovasi. Kota Sodong – Korea Selatan – mungkin menjadi kota berbasis Internet of Things (IoT) pertama di muka bumi.

Masalah dunia maya adalah keterbatasan bit pada IPv4. IPv4 berkapasitas 32 bit lahan alamat (32-bit address field) berkapasitas empat miliar alamat atau 8 miliar sarana TI terkoneksi ke jaringan yang ada. Dunia berisiko kehabisan persediaan alamat maya. Engineering Task Force dari Asia Pasific Information Center antara lain mengerjakan proyek OECD sejak tahun 1990 an untuk memerluas lahan alamat protokol internet (IP field Address) dengan memperbanyak jumlah bit dari 32 bit IPv4 menjadi 128 bit lahan alamat IPv6, yang bermakna – dalam bahasa awam – nomor alamat IP adalah nirbatas. Dari 20 Negara ber IPv6 terkemuka di dunia, Jepang, Korea, Hongkong, Singapura mewakili Asia sebagai garda depan revolusi digital IPv6. Negara AS berpotensi paling mampu menggunakan IPv6 karena memiliki ISP kedua terbesar di planet bumi, Comcast memutuskan penerapan IPv6 lintas seluruh infrastruktur AS. Deutche Telecom sedang bergegas menerapkan IPv6, sementara itu konversi ke Ipv6 di Inggris baru mencapai 1 %. Australia cq Telstra atau Optus sedang pikir-pikir menerapkan Ipv6.

Dunia membutuhkan generasi baru IP, yaitu dari IPv4 ke IPv6, untuk menyambut gelombang baru dan trend IoT, ditambah pemecahan masalah berbagi alamat (address sharing), masalah akses kepada jaringan, perubahan modem yang kini hanya mampu melayani IPv4, serta perubahan perangkat lunak dan jaringan telepon. Berbagai negara sedang bergerak ke IPv6.

Hubungan maya antar benda cerdas (IoT atau Internet of Thing) tahun 2015 telah mencapai empat miliar koneksi, pada 2020 diperkirakan akan mencapai 25 milar koneksi, sehingga DSS, expert system, neural system akan makin terfasilitasi real time input berskala global. Fair value accounting versi IFRS dan Sustainability Reporting versi Global Impact mendapat momentum.

Sebelum IPv6 berlaku global, pasok alamat protokol internet (IP address) diramalkan akan makin terbatas, dan berisiko harga koneksi internet terjangkau hanya oleh kelompok berpenghasilan tinggi cq orang kaya.

Lingkungan hidup dunia maya 2016 makin beracun. Agar mendapat serangan maya (cyber attack), terjadi kecenderungan melindungi diri dalam sebuah benteng maya (cyber fortress), tentunya dengan biaya keanggotaan dan karcis masuk. Masa gratisan akan segera berlalu.

Terdapat gejala munculnya gerakan lintas pemerintahan, dimulai oleh OECD dan Uni Eropa, mulai melakukan kerjasama penyatuan sistem e-commerce, cyber crime, persaingan sehat, perlindungan konsumen terhadap oligopoli maya, kerahasiaan, kehidupan privat dan pungutan perpajakan transaksi maya. Terjadi konsensus global bahwa kendali internal transaksi maya dalam bangsa atau lintas bangsa, agar transaksi maya dapat ditengarai, dicekal dan dipajaki PPN dan PPh pada negara konsumen, antara lain merupakan bagian proyek Base Erosion profit Sharing (BEPS) dari OECD bagi G20. Diharapkan terjadi kerjasama digital antar kantor pos berbagai kota dan berbagai negara untuk mendukung era baru ekonomi UMKM berbasis digital umumnya, transaksi antar bisnis UMKM pedesaan khususnya.

Protokol internet versi IPv4 (Internet Protocol version 4) mempunyai kapasitas 32-bit lahan alamat (address field) berkapasitas empat miliar alamat, mampu mengoneksi sekitar 8 miliar sarana teknologi informasi (TI) dengan potensi 2.000 orang atau sarana TI menggunakan ramai-ramai persebuah alamat (address). Destruksi kreatif IPv4 diganti dengan IPv6 akan mulai terjadi secara masif dalam tahun 2016, dan gempa bumi dunia maya diramalkan berlangsung sepanjang 3 tahun kedepan. Kita sama mafhum bahwa setiap sarana IT cq setiap intelijen dalam komputer harus berkomunikasi dengan jaringan (network) yang membutuhkan alamat (address). Alamat IP adalah pengodean kepada suatu protokol, maka pengodean ulang lahan alamat (addressing field) dalam protokol menyebabkan kewajiban pemrograman & pengodeaan ulang (reprogramming) delapan miliar sarana (device) yang sekarang ada di muka bumi, agar setiap sarana mampu memahami protokol.

APBN tiap negara makin mengalokasikan belanja negara untuk transisi kepada era ekonomi digital melalui GBHN, Propenas, UU ekonomi digital, reformasi edukasi makin berbasis digital, pengembangan SDM berbasis digital dan berbagai program bantuan pemerintah untuk digitalisasi berbagai aspek kehidupan.

Sepanjang 2016, DPR tiap negara sibuk merangkai UU transaksi maya, UU perlindungan konsumen maya, UU kehidupan pribadi (privacy) dalam dunia maya, dan UUkejahatan maya, dalam menyikapi indeks kesiapan 130 negara veesi UNTAD. APBN NKRI lima tahun kedepan diramalkan makin mengalokasikan belanja modal dan operasional bagi IPv6.

Diramalkan berlanjut sepanjang 2016; pasar e-commerce 2015 dunia yang didominasi RRC, kini menguasai 40 % market share e-commerce global, lalu disusul AS. Kini, sepertiga penduduk dunia menggunakan Google, Baidu dan Yahoo, dan berbagai kantor pos, Alibaba, Double 11, Amazon dan banyak lagi makin mengambil peran sebagai penjaga gerbang maya (gate keeper).

Diramalkan pada tahun 2016, pendapatan online terbesar tetap diperoleh Amazon.Com (AS), JD.com (RRC), Dell (AS), Jia Com (RRC), diikuti Flipcart dan Snap deal (India), lalu Rakuten (Jepang). Enam dari sepuluh besar e-commerce dunia berada di ASIA. Seperti tahun 2015, penerima pengunjung maya terbesar dunia kemungkinan besar masih tetap diraih oleh Toabao (RRC).

Pada ekonomi digital, UMKM berbasis e-commerce mulai dan makin mendominasi dunia. Pada ekonomi digital, outlet, pabrik, kantor atau tampilan fisik lain, serta jumlah aset bukan sarana bersaing, makin memberi peluang bisnis bagi perusahaan mikro. Perusahaan mikro dengan satu orang pemilik merangkap pekerja berpeluang masuk pasar global. Revolusi maya telah membuka lebar dunia bisnis bagi UMKM pada satu sisi, pada sisi lain teknologi informasi telah mengambil alih tugas tertentu manusia dan mencipta pengangguran global. Sepanjang 2016 revolusi maya dan ekonomi digital masih melanda dunia, berbagai negara berkembang tertengarai mulai memetik hasil nyata internet trading dan mulai mengalami surplus perdagangan pada tahun 2015.

Dua sisi mata uang era internet akan terus berlangsung pada tahun 2016, dan berbagai bangsa maju teknologi mulai menyikapi dampak negatif inernet berupa pembentukan serikat maya beranggota miliar peserta, dark matter, cerebral unkown dan dolar nirnegara. Berbagai kegiatan maya dan fisik lintas bangsa makin menghadapi batasan regulasi negara negara yang makin memroteksi diri. Bangsa bangsa makin menghadapi masalah pembangunan GCG dunia maya, merasakan kebutuhan membangun atau membangun kembali hukum konsumen maya, hukum pajak transaksi maya, berupaya menutup dark pool, black hole of cyberspace & stateless income. Masyarakat ekonomi Eropa, Jepang dan Australia mulai melakukan pendataan perusahaan yang menjual secara online kepada penduduknya, untuk menjaring Pajak Pertambahan Nilai transaksi maya.

RAMALAN DUNIA

Pertumbuhan ekonomi 2016 diramalkan melambat, harga komoditas menurun dan pasar keuangan bergolak. Negara AS diramalkan tumbuh moderat, konsumsi dan sektor perumahan membaik. Eropa masih dalam pemulihan ekonomi. Perekonomian RRC diramalkan melemah dari rerata pertumbuhan 10,4 % pertahun akan menjadi 6,5 % pertahun 2016 (berpengaruh sekitar 0,4 – 0,6 % pada negara negara berkembang) dan sedang beralih dari investment driven menjadi hampiran consumption driven economy, pengumuman bahwa Renminbi menjadi mata uang internasional menyebabkan capital account RRC menjadi terbuka. Sepanjang tahun 2016, suku bunga the Fed (the Fed fund rate) harus menjadi perhatian utama setiap bangsa.

Sepanjang tahun 2016, dunia dan AS sendiri diramalkan akan terluka oleh kenaikan tarif bunga the Fed. Untuk pertama kali sejak tahun 2006, Federal Reserve menaikkan suku bunga the Fed 2016 yang semula dapat dikatakan secara praktis adalah nihil, dengan ramalan kenaikan seperempat point setiap kuartal sepanjang tahun 2016. Kenaikan suku bunga tersebut diramalkan mengganggu kinerja ekspor AS. Tingkat pengangguran AS tahun 2010 sekitar 10 % berhasil direduksi menjadi sekitar 5 % pada tahun 2015, sementara target 2 % inflasi 2016 diramalkan tidak akan dilampaui AS. GDP AS meningkat rata rata 2 % pertahun sejak tahun 2010. AS menghadapi kekuatan USD dan lemahnya pasar negara berkembang umumnya, dan kebutuhan negara berkembang akan dana asing untuk menutup defisit APBN khususnya. Tertengarai berbagai bank sentral Chili, Colombia, Peru dan Afrika Selatan menyikapi rencana the Fed tersebut di atas dengan cara menaikkan suku bunga bank sentral negaranya tanpa menghiraukan dampak berupa pelambatan laju investasi.

Bertolak belakang dengan prediksi di atas, per 18 Desember 2015 setelah kenaikan suku bunga Bank Sentral AS sebesar 0,25 %, ternyata situasi berbagai bursa dunia aman aman saja dan bahkan terjadi cenderung menguat. Ternyata belum terjadi gejolak pasar keuangan global akibat perubahan suku bunga the Fed tersebut. Suku bunga the Fed telah menjadi 0,4 %. Apakah kebijakan the Fed dalam 2016 akan tetap tidak berpangaruh atau ternyata berpengaruh, dunia – termasuk NKRI – memantau dengan penuh was was sepanjang 2016. Menurut Janet Yellen, Gubernur Bank Sentral AS,stabilitas bursa dan pasar keuangan global tersebut di atas terjadi karena keputusan kenaikan suku bunga the Fed (1) dilakukan dengan segala pertimbangan risiko, termasuk risiko bagi AS sendiri dan negara berkembang, secara amat berhati-hati, (2) dalam waktu cukup panjang dunia dikondisikan untuk menerima berita kenaikan suku bunga the Fed. Bila suku bunga the Fed diatas inflasi AS, maka tabungan AS diharapkan meningkat, dan perekonomian AS diharapkan berperan sebagai sumber kekuatan bagi perekonomian global.

RAMALAN ASIA

Asia membutuhkan 23 juta kesempatan kerja baru tiap tahun, diramalkan bahwa pengangguran meningkat sepanjang 2016 terutama pada wilayah negara berkembang. Terjadi trend bahwa sebagian besar angkatan kerja berusia 15 – 29 tahun di Asia mencari kerja di sektor informal.

Apabila tingkat kelahiran rerata terus berada disekitar 1,4 pertahun, terjadi penurunan jumlah penduduk Jepang sebesar seperempat juta pertahun. Kabinet Abe bermaksud menuju target minimum 100 juta penduduk tahun 2060. Penurunan jumlah penduduk mencemaskan pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang sedang membangun gaya hidup baru berorientasi pada kehidupan keluarga, perubahan peran wanita, mengembangkan tempat penitipan bayi dan mendorong kehidupan pedesaan, untuk basis turisme dan pengembangan ekonomi UKM bidang agribis agar tingkat fertilitas di Jepang meningkat.

Asia pada tahun 2016 diramalkan menjadi tempat kurang aman dan nyaman dengan berbagai tanda-tanda seperti penurunan pertumbuhan ekonomi RRC, penurunan hegemoni RRC di Laut Cina Selatan, antagonisme Korea Utara, penguatan ISIS di India berbasis penduduk Muslim, unjuk rasa Hongkong kepada RRC, Taiwan yang bersikukuh terhadap Beijing, instabilitas Malaysia dan hukum militer di Thailand, pemerintahan NKRI yang masih terpasung partai, realisasi hubungan RRC dan ASEAN, pergolakan karena pemilu di Filipina dan risiko ketidakmampuan Asia menghadapi perubahan tarif bunga the Fed.

Di RRC, kenaikan biaya TK karena kenaikan umur populasi angkatan keja rata-rata, kenaikan kapasitas menganggur, kenaikan tingkat utang, penurunan investasi asing langsung (FDI) menyebabkan daya saing produk RRC menurun. Konsumsi mulai berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi RRC menyebabkan produk RRC tidak kompetitif.

RAMALAN BANGSA BANGSA

Sebagai yang terbaik di dunia untuk tahun 2015, usia harapan hidup di Norwegia mencapai 81,6 tahun, PDB perkapita USD 64,992, panjang pendidikan formal rata-rata 12,6 tahun, secara keseluruhan indeks pembangunan manusia (HDI) mencapai 0,944. Peringkat kedua dan ketiga tempat tinggal terbaik di muka bumi adalah Australia dan Swiss.

Sebaliknya dari Norwegia, sepanjang 2016, NKRI masih berjuang mengurangi jumlah lulusan SMP (mungkin berjumlah hampir 100 juta) menjadi minimum lulusan SLTA, dan berjuang mengurangi populasi balita kurang gizi. Sebagai catatan gelap 2015, hampir 40 % balita NKRI ternyata kurang gizi kronis, gagal tumbuh dan berisiko bertubuh pendek (stunting). Terproyeksi NKRI tergolong dalam 31 negara berisiko kurang gizi tahun 2025. Indeks daya saing global 2015-2016 menunjukkan bahwa NKRI berada pada peringkat 37 dari 140 negara negara dunia, lebih rendah dari daya saing 2014. Dana riset NKRI 2009 sebesar Rp. 5 Triliun atau 0,08 % PDB. Untuk membangun daya saing bangsa, UNESCO berpendapat alokasi APBN bagi riset seharusnya 2% PDB atau 200 Triliun.

Menjelang akhir 2015, setelah peristiwa pembunuhan massal di San Berandino, California, Barrack Obama berbicara di Gedung Putih untuk meyakinkan warga AS akan kemenangan perang melawan terorisme, Donald Trump di AS dan Le Pen di Perancis mendapat angin dukungan pada gagasan menutup perbatasan dari kelompok musafir tertentu. Sebagai balasan, terjadi gelombang balik petisi di Inggris untuk melarang Trump masuk Inggris. Tertengarai bahwa sebagian pemilih lain di AS dan Eropa menghendaki jenis pimpinan bertoleransi dan terbuka, bukan pemimpin traumatis teror.

Pada tahun 2016 AS dan Eropa diramalkan masih menghadapi masalah ekonomi dan kerawanan sosial berupa pengangguran, stagnasi upah buruh karena danpak globalisasi dan teknologi, arus deras imigran, keamanan perbatasan dan gerbang masuk negara, kejahatan, terorisme, masalah pro dan kontra Euro, wacana pembangunan negara Hongaria bersistem tidak liberal, dan kerjasama negara negara melawan ISIS.

Di AS, Obama bermaksud tak menambah pasukan bertugas di Syria dan Iraq,dan Yaman diminta melakukan gencatan senjata. Afrika Selatan berisiko tertimpa krisis ekonomi karena penghentian tiba tiba Menteri Keuangan Nhlanhla Nene. Pada tahun 2016, Palestina tak bersedia lagi melakukan perundingan bilateral dengan Israel karena sepanjang 20 tahun telah terbukti tidak bermanfaat. Pada tahun 2015, terjadi berbagai pembunuhan di Burundi karena Pierre Nkurunziza bermaksud menjadi presiden untuk masa jabatan ketiga kalinya. Pada tahun 2015, di Venezuela yang menderita kekurangan kebutuhan pokok, inflasi tinggi dan kontraksi dahsyat perekonomian ; para pemilih berhasil membuat referendum menggulingkan kekuasaan Nicolas Maduro, karena aliansi Democtratic Unity memenangi dua pertiga kursi DPR. Front Nasional kanan memimpin perolehan suara sebesar 30 % pada kampanye pemilu Perancis berlatar belakang tragedi teror. Perdana Menteri Latvia – Laimdota Straujuma – mengundurkan diri, parlemen membangun pemerintahan baru dan berupaya menyingkirkan partai politik proharmonisasi dengan Rusia. Kharisma raja dan keluarga raja Thailand terusik oleh pernyataan Glyn Davies dari Kedutaan AS tentang penahanan berlebihan bagi penduduk penghina raja, pernyataan tersebut berisiko mengganggu hubungan diplomatik Thailand dan AS. Serangan teror di bandara Kandahar menyebabkan 37 orang terbunuh dan Presiden Ashraf Ghani membentuk kerjasama domestik untuk mengatasi teror. Investigasi pajak dikenakan pemerintah Australia kepada Craig Steven, pendiri Bitcoin, mata uang maya terbesar dunia. RRC terus berinvestasi global, Presiden Xi Jinping mengumumkan bantuan dan pinjaman sekitar Rp. 1000 T (USD 60 Miliar) kepada berbagai negara Afrika. Pada akhir 2015 Beijing mengumumkan siaga merah karena polusi kendaraan. Laju kelahiran berbagai negara di Afrika berkecenderungan meningkat, berbagai program fasektomi dan implant kontraseptik gratis ternyata tak berhasil menghambat laju kelahiran.

Kinerja perekonomian Jepang dan India tak pelak lagi masih didominasi hubungan dagang dengan AS dan RRC. Hubungan ekonomi Jepang dan India masih amat kecil, nilai ekspor, impor dan FDI India – sebagai negara ketujuh terbesar dalam perekonomian dunia – di Jepang, ternyata tak sampai 1 %. Jepang dan India bersekutu untuk menghadapi RRC. Kedua pimpinan nasional ; PM Zhinzo Abe dan Narendra Modi, secara berkala saling bertwiter, membangun kerjasama reformasi, membangun hubungan milter dengan Barat untuk mengimbangi kekuatan Militer RRC, dan membuat kerjasama saling melindungi keanggotaan permanen pada Dewan Keamanan PBB (UN Security Council). Kisah kasih dua bangsa dilanjutkan dengan kunjungan Abe ke India selama tiga hari, konon kunjungan berpotensi melahirkan proyek kereta peluru (bullet train) Mumbai – Ahmedabad, pembangunan stasiun pembangkit tenaga nuklir dan jual-beli pesawat pengintai Shin Maywa us-2. Tujuan wisata kasih kedua PM tersebut sampai pula pada Vanarasi (dahulu disebut Benares) sebagai pusat Hinduisme yang sekaligus dekat lokasi Budhisme atau asal mula penyebaran Budhisme sampai ke Jepang.

Pada tahun 2015 negara Korea Selatan terguncang isu legislasi pungutan pajak penghasilan bagi imam gereja, pendeta Budha, dan pimpinan lembaga keagamaan, mendapat tentangan keras dari the Christian Councel of Korea.

Walau Aung San Suu Kyi sudah duduk semeja perundingan dengan para jenderal, masa depan politik Myanmar tetap tak jelas. Kepemerintahan Suu Kyi masih terhalang tokoh senior militer anti Suu Kyi yang bernama Than Swee yang berumur 82 tahun, terhalang berbagai tabu-tabu dan legenda yang menyudutkan Suu Kyi. Pada tahun 2016, PBB diramalkan kembali aktif mendorong demokrasi sejati di Myanmar.

Sebanyak 25 % kursi DPR tersedia bagi militer, ditambah tiga jabatan menteri, yaitu menteri pertahanan, menteri perbatasan negara dan menteri dalam negeri.

Sepanjang 2016 Xi Jinping tetap melanjutkan reformasi RRC dan menghancurkan korupsi.

RAMALAN NKRI

Sama dengan beberapa tahun lalu, pada tahun 2016 Indonesia akan tetap menghadapi risiko penurunan harga komoditas. Alih alih mengikuti the Fed, Gubernur BI memberi sinyal penurunan bunga SBI.

APBN 2016 sebesar Rp. 2.095 Triliun, akan didominasi anggaran infrastruktur, belanja kementerian/lembaga dan non K/L sekitar 900 T, ditambah transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp.770,2 Triliun. Asumsi pertumbuhan eknomi 5,3 %, inflasi 4,7 %,SPN 3 bulan 5,5 %. Target penerimaan pajak Rp.1.546,7 Triliun, sementara pendapatan SDA (terutama migas) sebesar Rp.124 Triliun saja. Sepanjang 2016 pemerintah sangat ketat memantau pemasukan pajak.

Asumsi kemiskinan tahun 2016 sebesar 9-10 %, tingkat pengangguran di harapkan turun menjadi 5,2- 5,5%, dan indeks pembangunan manusia ditargetkan sebsar 70,1. Bagi sebagian pemerhati ekonomi, target pertumbuhan eknomi NKRI 2016 sebesar 6 % diperkirakan dapat dicapai atau dilampaui. Target optimis tersebut disebut sebut masih dibawah kinerja pertumbuhan ekonomi berbagai negara Asia, misalnya Filipina dan India yang mencapai diatas 7%.

Disimpulkan, tak ada yang baru pada APBN 2016 kecuali belanja modal tertentu seperti infrastruktur kelautan atau tol laut, tol darat luar Jawa dan belanja transfer berbentuk dana desa.

Menjelang tutup tahun 2015, utang LN NKRI sekitar USD 300 Miliar atau 25 % PDB dinilai pada batas masih aman, diperkuat lagi oleh organisasi Dirjen Pengelolaan Utang. Kabinet berupaya memotong 124 izin pelabuhan menjadi sepertiga, memperbesar kesempatan kerja wilayah pariwisata dengan fasilitas bebas visa bagi 47 negara. Nilai tukar diprediksi diantara Rp13.900 – Rp.14.100. Untuk membangun dukungan pemangku kepentingan, kabinet Jokowi diramalkan akan membagi penduduk berdasar segmen kebutuhan dasar fisik dan nonfisik, berdasar ekspektasi rasional, dan meramalkan kebutuhan masyarakat di masa depan.

Sepanjang 2016 pemerintah selalu berupaya menjaga popularitas dan dukungan publik, mengembangkan program program untuk memperkuat dukungan tersebut, antara lain dengan mengawal aliran APBN/D dan komunikasi. Realisasi APBN sepanjang 2016 diramalkan masih amat terlambat dan terhambat, seperti biasa dan pada tahun 2016 Jokowi diramalkan membentuk PP untuk mitigasi kelambatan pencairan ABPN.

Pemerintah makin sadar kinerja dukungan diperoleh dari kinerja memenuhi harapan dukungan. Kinerja makin dibandingkan dengan kinerja negara tetangga, misalnya perpaduan rumit kinerja PMA & PMDN, perluasan kesempatan kerja, kinerja UMR setara negara ASEAN lain.

Tugas pemerintah meningkatkan produktivitas perpekerja sektor formal setara negara ASEAN, sebagai basis kenaikan UMR NKRI tanpa membebani pengusaha dan tidak propasar investasi PMA/PMDN.

Di masa depan agak jauh, tuntutan penyetaraan UMR adalah dengan negara negara Asia Pasific berpendapatan perkapita setara. Kabinet makin menyadari dinamika mobilisasi massa dan makin merelakan kehilangan dukungan kelompok masyarakat tertentu, demi memeroleh dukungan lebih besar suatu kelompok target.

Menteri Sosial NKRI makin bertugas membentuk citra idaman kabinet melalui program social marketing yang makin berpola entertainment, berhadapan dengan media massa yang dimiliki kelompok oposisi.

Menteri KLH diramalkan makin berorientasi kepada pencegahan kebakaran hutan, mencegah konversi hutan gambut dan mangrove, evaluasi peruntukan dan tatawilayah daratan tersesuai cetak biru tol laut atau negara maritim dan menerapkan UU lingkungan hidup pada tiap kota besar. Menteri Siti Nurbaya bermaksud menarik kembali konsesi pada kawasan hutan terbakar, agar kembali kepemerintah NKRI. BNPB meramalkan periode banjir, longsor, puting beliung dimulai bulan Januari atau februari 2016, La Nina pada wilayah tengah tahun, potensi kebakaran hutan menurun namun tetap tinggi pada wilayah Sumatera dan Kalimantan, potensi asap diramalkan menurun pada tahun 2016. Gempa bumi dan erupsi gunung berapi tak dapat diprediksi. Dari 127 gunung berapi, sebuah gunung berstatus awas atau level IV (Sinabung), 3 status siaga atau level III (Bromo, Karangetan dan Lokon), dan 15 status waspada atau level II. Tahun 2016, dunia pariwisata NKRI akan menjual paket wisata gerhana matahari.

Pengesahan APBD provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kelimantan Tengah, Papua dan Papua Barat berisiko dilakukan pada tahun 2016.

Ternyata berbagai sajian atau adegan lawak politik atau peradilan masih terasa kurang bagi sebagian orang. Pada bulan Desember 2015 Presiden Jokowi dan beberapa menteri jumpa para pelawak dan stand up comedian untuk bersantap bersama sambil membahas strategi relaksasi sosial NKRI.

Pada umumnya, bibit reformasi ditanam berbagai partai politik pada saat kampanye pemilu, dan janji-janji pemilu mengristal pembentukan pemerintahan & kabinet baru. Pemenang diharapkan para pemilih untuk memenuhi janji-janji reformasi tersebut dalam kabinet baru.

Berbagai agenda reformasi negara negara di muka bumi mengalami kegagalan karena iklim demokrasi dan iklim politik amat buruk, karena partai partai terbesar memuja kemenangan bukan memuja moral & etika, menyebabkan risiko pembentukan DPR / D beriklim KKN, DPR/D dan pemerintahan tidak bermoral, bervisi, tidak berambisi, tidak propasar, tidak produktif, mendorong pemerintahan otoriter, tertutup dan pembalas dendam, membentuk birokrasi mati gagasan dan nirterobosan, berdampak hilangnya apresiasi sosial bagi kabinet yang berkuasa, konflik sosial, menjadi penyebab kegagalan presiden & para menteri menerapkan manajemen modern di pemerintahan.

Reformasi administrasi adalah perubahan yang dilakukan berbasis kekuatan politik terhadap bentuk pengelolaan kepemerintahan – legislatif, eksekutif dan yudikatif – secara sengaja, bukan secara alamiah.

Reformasi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pemerintahan berbasis UUD dan propenas. Reformasi kabinet pada umumnya dipicu oleh kondisi dan situasi memaksa, misalnya defisit APBN, pengendalian perekonomian bangsa, dan gejolak kondisi dunia. Rasionalisasi kabinet disusun berdasar perumusan ulang dan penentuan kembali sasaran pembangunan dan peran pemerintahan, perumusan ulang dan penentuan kembali strategi akbar terpilih untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi terpilih dituangkan pada garis besar haluan negara atau propenas, selanjutnya dituangkan menjadi rencana kerja dan anggaran strategis untuk mencapai sasaran pembangunan bangsa.

Walaupun rasionalisasi kabinet bertujuan perampingan dan efektivitas kabinet cq perampingan organisasi eksekutif, pada sisi lain rumusan ulang sasaran pembangunan dapat menyebabkan organisasi pemerintahan tertentu menjadi makin besar. Sebagai misal, pembentukan cita-cita negara bahari dan tol laut menyebabkan peran seluruh Departemen pemerintahan berubah mendukung cita cita baru. Departemen Perhubungan, Departemen PU, Departemen Kelautan, dan Depdagri perlu mereformasi organisasi masing-masing untuk tugas realisasi tol darat terkombinasi tol laut. Deperindag mereformasi jalur perdagangan tol darat dan tol laut, Menteri Pendidikan & Kebudayaan serta Menteri Sosial bertugas membangun budaya baru dan kapasitas SDM berbasis ekonomi kelautan. Rasionalisasi bertujuan perampingan pada berbagai kementerian tertentu – melalui perubahan sistem tatacara kerja, elektronisasi, debirokratisasi dan perubahan budaya pemerintahan cq departemen – menyebabkan pengurangan alokasi dana APBN berbagai kementerian dapat dialihkan Presiden kepada kementerian yang bertanggung jawab utama dalam pembangunan tol darat dan tol laut. Budaya kerja Jokowi dibangun dengan pameo “ Ayo Kerja”, ditambah berbagai budaya yang harus diberantas, misalnya rapat di hotel mewah, konsinyering di resort wisata, studi banding ke manca negara dan perjalanan dinas yang tak bermanfaat.

Pada tahun 2016, “masa pendidikan” keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mungkin dinyatakan sudah habis, pemeriksaan ICOFR dimulai dan BPK diduga mulai meningkatkan batas minimum kualitas LK atau kriteria minimum WTP atas LK pemerintahan.

Dalam upaya privatisasi dan outsourcing, debirokratisasi, reorganisasi pemerintahan, peningkatan kualitas manajemen publik, APBN dan pembentukan tujuan, sasaran & ukuran sukses reformasi, Presiden dapat membentuk & dibantu seorang menteri koordinator reformasi dan/atau komisi reformasi kabinet, mengembangkan (1)subkomisi pemasaran sosial (social marketing) & hubungan dengan legislatif dan judikatif untuk program reformasi, (2)subkomisi, hukum & judicial review seluruh produk hukum & agenda reformasi, (3)subkomisi sistem tata cara kerja, harmonisasi & debirokratisasi (privatisasi, reformasi prosedur kerja, cost reduction dan pengurangan paper work), (4)reformasi mental dan reformasi jumlah SDM, reformasi struktur organisasi & reformasi perilaku organisasi pemerintahan pusat dan daerah, (5)subkomisi pusat evaluasi, pengukuran & pengembangan layanan publik & kinerja kabinet, dan (6)subkomisi reformasi sistem informasi kepemerintahan.

Privatisasi BUMN dan satker kepemerintahan tertentu menjadi BLU bertujuan memberi ruang lebih besar bagi publik untuk pembangunan perekonomian, untuk mengurangi beban administrasi umumnya, beban APBN/D atau subsidi khususnya pada satu sisi, peningkatan efektivitas, efisiensi melalui rasionalisasi BUMN atau satker menjadi entitas swasta khususnya, melalui pengalihan kepemilikan dan kendali BUMN kepada publik.

Privatisasi adalah upaya – berbagai tugas layanan sosial seperti layanan dan jaminan kesehatan & kesejahteraan sosial, penyaluran berbagai belanja bantuan sosial, pemungutan pajak, layanan KTP, keamanan parkir, kebakaran, PDAM, listrik, pasar pemda dan sampah – dialihkan pemerintah pusat atau daerah kepada BLU, perusahaan pelat merah atau swasta. Tujuan privatisasi untuk memerangi defisit APBN/D, biaya ekonomi tinggi dan kleptokrasi menyebabkan pemerintah mengendalikan dan membatasi upaya optimalisasi laba perusahaan swasta itu tidak menyebabkan harga jual layanan kepada publik menjadi mahal.

Reorganisasi pemerintahan mencakupi pula pembangunan kotapraja pemerintahan keluar DKI sebagai kota kedudukan pemerintah pusat NKRI harus dipimpin gubernur reformsi, ditambah redistribusi tupoksi antar kementerian dan pengalihan tugas kepada gubernur, swasta, peleburan kementerian atau satker-satker dalam kementerian dan lembaga. Debirokratisasi adalah reformasi paripurna kegiatan pemerintahan melalui upaya peningkatan kualitas kerja pada satu sisi, perampingan organisasi, tatacara kerja, menekan belanja pegawai, bunga, modal dan barang kementerian, lembaga dan satker pemerintah pusat atau daerah bermuara pada perampingan APBN/D pada sisi lain. Didalamnya termaktub pembangunan kawasan bebas KKN, pemberantasan budaya perekrutan & seleksi berbasis KKN, pemberantasan budaya kerja & kinerja yang buruk, prosedur panjang tak bernilai tambah, tatakelola nan baik (good public governance) berbasis teknologi informasi, meningkatkan daya pengawasan publik dan partisipasi publik dalam kegiatan pemerintahan, reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan.

Reformasi dalam kabinet sendiri mencakupi pembentukan dan pelatihan (ulang) manajemen publik berkewirausahaan berbasis GG (reinventing the government) dan kehati-hatian terhadap setiap rupiah APBN/D (value for money), manajemen anggaran bebas KKN, manajemen keuangan modern, pengendalian manajemen lebih baik dan membebaskan kreativitas & inisiatif, pengendalian oleh pemangku kepentingan, membuka jalur karir & perekrutan, mutasi kerja lintas departemen, sistem tatacara kerja & laporan berbasis kinerja, remunerasi berbasis kinerja bukan sekadar kepatuhan, dan penataan ulang program pensiun pegawai pemerintahan. Manajemen keuangan modern mencakupi manajemen surplus & defisit APBN/D, manajemen utang, pencetakan uang, SUN yang berhati-hati, manajemen modern alokasi anggaran berbasis propenas & sasaran strategis, disiplin belanja sesuai alokasi yang disetujui DPR/D berbasis kepatuhan, 3E, nilai waktu dari uang, pertanggungjawaban perbendaharaan dan akuntansi berbasis PP 71/2010 pada satu sisi, alokasi anggaran luwes pada masa bencana pada sisi lain, pengembangan teknologi dan budaya baru berbasis akuntansi biaya pemerintahan (cost accounting) dan manajemen biaya pemerintahan (cost management), pembangunan manajemen proyek, program dan kegiatan K/L atau Pemda nirkecemasan akan KPK & BPK.

Pemeriksaan APIP, Inspektorat jenderal, BPKP, BPK dan berbagai lembaga pemeringkat birokrasi wajib menghubungkan janji politik presiden dengan Propenas, RKAKL, APBN/D dan pertanggungjawaban keuangan.

Pada negara manapun, dimensi reformasi terbilang paling sulit atau hampir mustahil adalah reformasi DPR dan DPRD. Reformasi DPR lebih mungkin dilakukan oleh presiden berasal dari partai demokrat berperilaku politik elegan relatif bersih yang sedang mempunyai presiden dan mayoritas suara di DPR, serta pimpinan DPR yang mempunyai kemauan politik untuk mereformasi DPR. Reformasi DPR adalah reformasi seluruh rakyat pemilih untuk memilih wakil – reformasi calon diusulkan & dipilih – yang menyuarakan aspirasinya di DPR. Karena DPR dibentuk berdasar pemilu, maka reformasi DPR berbasis reformasi rakyat.

Karena itu, reformasi rakyat adalah tentang kebangkitan rasa diri berharga pada setiap insan NKRI dan kebangkitan kesadaran satu suara yang dimilikinya hanya digunakan untuk memilih partai, legislatif, presiden dan kepala daerah yang sesuai dengan aspirasinya, karena itu suara tidak dijual. Rakyat tidak berkesadaran politik disebabkan pendidikan dan penghasilan tidak memadai, menjual hak pilih (suara) kepada partai politik karena ketidaktahuan nilai satu suara dan kemiskinan. Reformasi kualitas pemilih diproksi oleh rerata pendidikan, moral dan kesadaran politik bangsa itu.

APBN 2017 dan seterusnya diramalkan mulai diwarnai belanja modal IPv6, tahun 2020 NKRI diramalkan mulai membangun kota percontohan berbasis IoT. Makin tinggi rerata pendidikan bangsa, makin besar kebutuhan akan demokrasi. Rerata pendidikan memroksi kesadaran politik dan kebutuhan akan demokrasi, dengan demikian APBN penegakan hukum, APBN pendidikan dan APBN kesadaran demokrasi adalah investasi jangka panjang sebuah bangsa. Apabila rakyat sadar politik dan pentingnya iklim demokrasi, ia memilih partai bersifat demokratis dan relatif beretika politik, sehingga rakyat tersebut bersama-sama menghasilkan anggota DPR dan presiden yang demokratis dan bersih KKN. Bila reformasi yang digulirkan presiden terpilih mendapat dukungan mayoritas DPR dan rakyat, maka agenda reformasi mempunyai derajat atau kemungkinan sukses lebih besar. DPR adalah tentang partai politik, militer dan DPD, rakyat diproksi pemimpin masyarakat.

Berikut adalah 57 RUU yang diusulkan DPR RUU untuk masuk ke Prioritas Prolegnas 2016.

1. RUU tentang Penyiaran
2. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang perubahan UU no.8/2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
5. RUU tentang Jabatan Hakim
6. RUU tentang Kepolisian Negara RI
7. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
8. RUU tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
9. RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman
10. RUU tentang Kehutanan
11. RUU tentang Perikanan
12. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
13. RUU tentang jasa Konstruksi
14. RUU tentang Jalan
15. RUU tentang Arsitek
16. RUU tentang Perubahan atas UU BUMN
17. RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
18. RUU Tentang Pertembakauan
19. RUU Tentang Minyak dan Gas Bumi
20. RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
21. RUU tentang Penyandang Sidabilitas
22. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah
23. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
24. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial
25. RUU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU tentang Kebidanan
28. RUU Tentang Sistem Perbukuan
29. RUU Tentang Kebudayaan
30. RUU tentang Ekonomi Kreatif
31. RUU tentang Perbankan
32. RUU tentang Bank Indonesia
33. RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan
34. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
35. RUU tentang Kewirausahaan Nasional
36. RUU Tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
37. RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan
38. RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan
39. RUU tentang Pelindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat
40. RUU tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah
41. RUU tentang Tabungan Haji
42. RUU tentang Kondifikasi Pemilihan Umum
43. RUU tentang Perubahan atas UU Perkawinan
44. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
45. RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
46. RUU Tentang Perkelapasawitan
47. RUU tentang Kedaulatan Sandang
48. RUU Tentang Penjaminan
49. RUU Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
50. RUU Tentang Kekarantinaan Kesehatan
51. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)
52. RUU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
53. RUU tentang Merek
54. RUU tentang Paten
55. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
56. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
57. RUU tentang Wawasan Nusantara

Patut dicatat bahwa apa yang direncanakan DPR dan apa yang diraih tahun 2015, adalah dua hal yang jauh berbeda. Hal yang sama diperkirakan terjadi pada tahun 2016. Dengan demikian lobi politik BI dan OJK dibutuhkan sepanjang 2016, agar paket UU Keuangan, UU IJK, RUU BI, Amandemen UU OJK, RUU JPSK didahulukan oleh DPR.

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Dr. Harry Azhar Azis, M.A, Ketua BPK dalam surat bernomor 171/S/I/11/2015 bertanggal 30 November 2015 kepada Presdien NKRI menyatakan pendapat bahwa Pemerintah Pusat belum siap dalam pelaporan LK berbasis akrual, dan perlu memerhatikan (1) pembentukan strategi komprehensif implementasi akuntansi akrual, (2) kejelasan penyajian kembali LK 2014, (3) persiapan SDM akuntansi dan sistem aplikasi akuntansi akrual, (4) kelengkapan perangkat regulasi, (5) kecukupan kendali internal untuk pelaporan LK berbasis akrual (ICOFR) dan memberikan (1) pendampingan praktik berakuntansi akrual & LK berbasis akrual, (2) penyesuaian kode akun akuntansi dan Saldo awal tahun 2015, (3) peta perjalanan dan peta jalan (road map) berisi regulasi akuntansi, kebijakan akuntansi, perencanaan akuntansi, perencanaan kebutuhan input berakuntansi akrual, pelatihan & penempatan SDM akuntansi, sistem aplikasi komputer akuntansi dan ICOFR. Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPR, Ketua DPD, Menteri Keuangan, Menteri Dalam negeri dan Kepala BPKP.

Penyusunan Standar tahun 2015 mencakupi PSAP BLU yang telah ditetapkan melalui PMK 217 Tahun 2015, PSAP Pendapatan LO, Revisi PSAP Investasi, Bultek 19 tentang Akuntansi Bansos Akrual, Bultek 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara, penyelesaian substansi dari berbagai Bultek Akuntansi Utang Berbasis Akrual, Bultek Akuntansi Dana Bergulir Berbasis Akrual, Bultek Akuntansi Transfer, Bultek Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Bultek Akuntansi Pendapatan non Perpajakan, finalisasi IPSAP Penyajian Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi dan/atau Kesalahan Mendasar. Tahun 2016 akan berisi kegiatan penyusunan PSAP ATB, PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, PSAP Akuntansi Dana untuk Entitas Non Pemerintah Penerima Dana APBN/APBD dan PSAP Pelaporan Keuangan Desa.

Selamat Tahun Baru.