Jakarta – Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 pada tanggal 2 Oktober 2015 yang bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Rakernas Tahun ini mengambil tema “Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia“. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola Keuangan Negara, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang baik, transparan, dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual.
Hadir dalam acara pembukaan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mewakili Presiden RI sekaligus membuka acara, Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota yang memperoleh opini WTP, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga(K/L), Dirjen Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Perwakilan dari World Bank, para Pejabat di lingkup Kementerian Keuangan serta Duta Akrual dari tiap K/L. Ketua Komite Kerja KSAP, Bapak Binsar H. Simanjuntak turut hadir dalam acara dimaksud.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan apresiasi kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan mengharapkan terwujudnya sinergi yang baik antar pengelola keuangan negara bagi perbaikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Pada kesempatan berikutnya, Menteri Keuangan melaporkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menghadapi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, mulai dari penyusunan regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem informasi.
Pemberian penghargaan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) entitas pelaporan, yang meliputi 62 (enam puluh dua) Kementerian Negara/Lembaga, 26 (dua puluh enam) Pemerintah Provinsi, 149 (seratus empatpuluhsembilan) Pemerintah Kabupaten, dan 50 (lima puluh) Pemerintah Kota yang berhasil mendapatkan opini audit WTP atas laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2014.
Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan sidang pleno yang terbagi dalam 2 (dua) sesi, dengan pembicara diantaranya: Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri (Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP), Wakil Menteri Keuangan RI (Anggota Komite Konsultatif KSAP), Anggota II BPK RI, Ketua BPPK, Kemenkeu (Anggota Komite Kerja KSAP), Dirjen Kekayaan Negara, Kemenkeu (Sekretaris merangkap Anggota Komite Kerja KSAP) dan sebagai Moderator Sekjen Kemenkeu.
Acara diakhiri dengan pembacaan simpulan Rakernas Akuntansi Tahun 2015 yang menekankan bahwa penerapan Akuntansi berbasis Akrual mendatangkan banyak manfaat, namun juga akan menghadapi beberapa hambatan. Sehingga perlu strategi dalam penerapannya, agar dapat memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara dan juga memenuhi kualitas penyajian dalam laporan keuangan yang akan menjadi focus pemeriksaan BPK RI. (Abu Waldan)