Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengelolaan laporan keuangan yang mendapatkan opini baik akan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah dalam menghadapi persaingan di dunia internasional.
“Adanya laporan keuangan pemerintah pusat membuat pandangan dunia kepada Indonesia semakin baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Menkeu memberikan contoh pengalaman buruk ketika krisis ekonomi melanda pada 1997 dan Indonesia yang dianggap memiliki perekonomian kuat justru memiliki pondasi yang rapuh akibat tak memiliki laporan keuangan memadai.
“Pada waktu itu masyarakat dunia menganggap Indonesia kuat tapi ternyata tidak kuat, mereka keluar dari Indonesia, karena laporan keuangan hanya satu perhitungan anggaran negara dan itu diaudit baru dua tahun kemudian selesai,” katanya.
Untuk itu, menurut Menkeu, pemerintah mulai berbenah dan sejak 2005 menyiapkan laporan keuangan Kementerian Lembaga serta pemerintah daerah dengan baik walaupun hasilnya belum dirasakan secara maksimal.
“Kalau sekarang Juni sudah ketahuan laporan keuangan yang diaudit BPK karena sekarang jauh lebih transparan dan lebih reliabel,” ujarnya.
Menurut Menkeu, pengelolaan laporan keuangan yang baik dan bertanggung jawab dapat mengawal realisasi anggaran daerah yang selama ini dirasakan kurang transparan dan menekan kebocoran yang merugikan keuangan negara.
“Anggaran daerah ada pos bantuan sosial dimana sistem pengendaliannya belum cukup baik. Selain itu pencairan sampai tanggung jawab seperti perjalanan dinas sampai pertemuan perlu dilakukan review agar ada kualitas penyerapan bagi daerah ke depan,” katanya.
Ia memastikan kehadiran laporan keuangan yang semakin berkualitas secara tidak langsung membuat realisasi anggaran belanja negara hingga akhir Agustus 2012 mencapai 53,8 persen.
“Secara nasional penyerapan anggaran 53,8 persen realisasi ini merupakan peningkatan kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu 51,3 persen,” ujarnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho juga menambahkan penyusunan laporan keuangan Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah saat ini lebih baik dalam lima tahun terakhir.
Untuk itu, peningkatan kualitas laporan keuangan tersebut selain menjadi pertanggungjawaban realisasi anggaran juga dapat menjadi evaluasi agar penyerapan ke depan dapat berlangsung lebih efektif.
“Dulu kita tidak tahu kenapa belanja modal besar tapi asetnya tidak besar, itu menjadi korelasi karena dengan adanya laporan keuangan pemerintah pusat kita bisa membuat pandangan dan memperbaiki realisasi untuk cost effectiveness (efektivitas biaya) ke depannya,” ujar Sonny.
