Jakarta, ksap.org – Salah satu perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah adanya kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Sejak dibentuk, KSAP telah bekerja secara efektif dan memberikan output yang signifikan. Selain PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sampai dengan akhir tahun 2012, KSAP telah menerbitkan 3 (tiga) Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan 12 Buletin Teknis (Bultek) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.
Dalam rangka memberikan penjelasan/pemahaman kepada para stakeholders terkait dengan IPSAP dan Bultek SAP terbaru yang telah diterbitkan oleh KSAP, pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di Hotel Alila Jakarta, KSAP menyelenggarakan sosialisasi IPSAP No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, IPSAP No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, Bultek SAP No. 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, dan Bultek SAP No. 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh para Kepala Biro Keuangan dan Biro Umum Kementerian Negara/Lembaga, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, para akademisi, dan undangan lainnya dengan jumlah sekitar 250 peserta.
Acara sosialisasi yang berlangsung selama setengah hari tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP yang diwakili oleh Ketua Komite Kerja KSAP, Binsar H. Simanjuntak. Dalam sambutannya, Ketua Komite Kerja KSAP menekankan pentingnya IPSAP dan Bultek SAP dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari sisi Pemerintah Pusat, kualitas LKPP semakin membaik dari tahun ke tahun dan salah satu tonggak keberhasilan LKPP adalah pencapaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2009, 2010 dan 2011 setelah tahun-tahun sebelumnya selalu memperoleh opini Disclaimer. Peningkatankualitas juga ditunjukkan oleh LKKL, dimana pada tahun 2011 persentase LKKL yang mendapatkan opini WTP adalah sekitar 79,8% (67 dari 84 LKKL). Pada pemerintah daerah juga terjadi peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP walaupun peningkatan tersebut tidak secepat yang terjadi pada Pemerintah Pusat.
Lebih lanjut, Ketua Komite Kerja KSAP menyatakan bahwa dalam praktik pengelolaan keuangan negara/daerah, telah terjadi perkembangan transaksi keuangan yang sangat beragam, untuk itu KSAP memandang perlu untuk melengkapi dan menyempurnakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menerbitkan IPSAP No. 02 dan IPSAP No. 03.
Salah satu masalah keuangan negara dan daerah yang juga memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah Aset Tidak Berwujud (ATB), untuk itu KSAP telah menyusun Buletin Teknis SAP No. 11 yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melakukan identifikasi dan klasifikasi ATB secara lebih tepat sehingga penyajian nilai ATB di neraca menjadi lebih andal. Selain itu, Pemerintah dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan terjadinya transaksi dalam mata uang asing, sehingga perlu disusun pengaturan tentang perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing. Oleh karena itu, KSAP telah menyusun Buletin Teknis SAP No. 12.
Acara sosialisasi dilaksanakan dengan pemaparan dan diskusi tentang IPSAP 02 dan IPSAP 03 yang disampaikan oleh AB Triharta, Edward UP. Nainggolan, Agus Kristianto, dan Hamdani, dengan moderator Binsar H. Simanjuntak. Selanjutnya, pemaparan dan diskusi tentang Bultek SAP No. 11 disampaikan oleh Chalimah Pujihastuti, dan Bultek SAP No. 12 oleh Rahmat Mulyono, dengan moderator AB Triharta. Peserta sangat antusias mengikuti diskusi dan menyampaikan banyak pertanyaan atau tanggapan. Secara umum, penyelenggaraan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar.
