Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menjalankan peran sebagai lembaga pemeriksa dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun ke tahun terdapat perbaikan dan mengalami peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Demikian diungkapkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara “Lebih Dekat Dengan SBY” di stasiun televisi Indosiar pada 9 Juni 2012.
“Saya mengajak kebersamaan BPK menjalankan amanah Undang Undang Dasar dan Undang Undang. Silakan periksa kami, silahkan audit kami, tetapi sekaligus juga ikut mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan. Saya senang karena BPK juga tahun-tahun terakhir ini benar-benar menjalankan peran yang baik itu,” ungkap Presiden RI.
Pada acara tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa telah menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, untuk menjaga yang sudah baik dan mempertahankannya. Sedangkan yang belum baik, yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan yang baik, harus bekerja sangat keras.
Seperti diketahui, pada Rabu, 30 Mei 2012, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas LKPP Tahun 2011 tersebut.
“Atas LKPP Tahun 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau sama seperti yang diberikan oleh BPK atas LKPP Tahun 2010. Namun pada tahun 2011 ini, akun yang dikecualikan berkurang atau lebih sedikit dibanding tahun 2010,” ungkap Ketua BPK
Ketua BPK, pada penyerahan LKPP tersebut menyampaikan bahwa Opini BPK atas LKPP sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) dan laporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN). Pada tahun 2009 terdapat 45 KL/BA BUN yang memperoleh opini WTP, kemudian pada tahun 2010 berjumlah 53 KL/BA BUN dan pada tahun 2011 ini terdapat 67 KL/BA BUN yang memperoleh WTP.
Sumber: www.bpk.go.id
