DASAR PIKIRAN DALAM MEMILIH BASIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA

 in Artikel/Opini (updated on )

DASAR PIKIRAN DALAM MEMILIH

BASIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA

 

 

Oleh : Dr. Jan Hoesada

1. Pendahuluan

Wacana berkembang bahwa SAP Desa sebaiknya menggunakan basis kas murni diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam berbagai pertemuan, dengar pendapat publik konsep publikasian SAP Desa, berlanjut sampai pada rapat PAK dan harmonisasi RPP SAP Desa, yang berlangsung sampai akhir November 2017. Makalah ini menjelaskan bahwa akuntansi berbasis kas murni tidak bermuara pada neraca desa yang mempunyai nilai guna memadai bagi bangsa dan negara.

Accrual accounting disukai antara lain karena memberi gambaran meluruskan belanja modal berkonsekuensi akuntansi penyusutan, mewaspadai risiko default hutang yang akan jatuh waktu bersanksi denda dengan subsidiary ledger hutang negara, perundingan kembali dan penjadwalan ulang hutang yang mungkin tak mampu dibayar dimasa depan yang jauh, tanpa tergesa-gesa, subledger hutang negara menjadi basis permintaan haircut apabila posisi keuangan terlihat tak tertolong lagi menjadi masuk akal dimata negara donor, IMF,WB, dan memberi gambaran keuangan lebih paripurna tentang keuangan negara dari sekadar gambaran akuntansi basis kas, manipulasi kas lebih mudah terdeteksi oleh accrual accounting systems, memenuhi azas”makin baik informasi, makin baik keputusan”, mengubah perilaku keuangan lembaga-lembaga kepemerintahan, penilaian kesehatan keuangan yang lebih baik terkait pada kinerja organisasi pemerintah.

Akrualisasi akuntansi dilakukan berbagai negara melalui berbagai metodologi basis-akrual, antara lain toward accrual accounting yang berupaya memenuhi ketidak puasan stakeholder akan keterbatasan saji sistem akuntansi berbasis kas murni. Pada langkah pertama strategic move RI, Pemerintah Indonesia langsung memilih secara cerdas bentuk hibrida ini seperti termaktub dalam PP 24 tahun 2005.

Outcomes adalah penyampaian maslahat (delivers benefits) pada masyarakat melalui kegiatan administratif[1] lembaga-lembaga kepemerintahan, barang dan layanan publik (output) yang disampaikan berlandas suatu ukuran kinerja, target atau indikator kinerja[2]. Outcome dirinci dalam terminologi dampak yang dituju.

Sasaran manajemen keuangan pemerintahan adalah (1) peningkatan GCG lembaga-lembaga kepemerintahan dan (2) pertanggungjawaban kepada public cq DPR/DPRD secara lebih sempurna dilakukan dengan akuntansi berbasis akrual.

 

 2. Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual lahir pada domain entitas privat bermotif komersial, pada awalnya dengan tekanan perbandingan pendapatan dengan beban[3] yang menghasilkan laba, lalu pada tahun 1990-an bergeser meluas pada manfaat informasi neraca accrual [4]. Negara negara Anglo-American memuja efisiensi, efektivitas dan nilai dari uang (value for money), percaya pada mekanisme pasar bebas, persaingan, manfaat dan layanan bagi konsumen/publik, sehingga tak heran apabila sektor privat memberi warna sektor publik dengan gaya serupa. Separuh dari negara OECD menggunakan accrual accounting, namun hanya sedikit yang menggunakan accrual budgeting. New Zealand, Australia, Canada dan US menerapkan accrual accounting sejak 1990 an, lalu disusul Sweden dan UK[5].

Dalam menetapkan standar akuntansi bagi suatu negara, isu prinsip akuntansi terutama berkisar pada (1) pilihan kebijakan valuasi dengan pengutamaan historical cost (Sweden, United States), atau modified historical cost (New Zealand, United Kingdom), atau current value (Australia), (2) laporan posisi keuangan dengan klasifikasi aset tetap dan aset lancar, hutang dan ekuitas sebagai penyeimbang, (3) metode penyusutan straight-line atau boleh pilih (opsional), (4) pencadangan akuntansi diizinkan, (5) ekuitas sebagai penyeimbang aset dan kewajiban, (6) pendapatan/penghasilan pajak dialokasikan oleh kantor pusat pemungutan pajak dipertanggung jawabkan oleh entitas pemerintah yang bertugas memungut/menerima pajak[6].

Berbagai karateristik akuntansi berbasis kas, modified accrual dan full accrual diringkas sbb:

  1. Akuntansi berbasis kas adalah sistem akuntansi dimana pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan beban dicatat bila kas dibayarkan (disebut expenditures). Pengeluaran kas dibayarkan untuk barang/jasa tak selalu mengukur konsumsi barang/jasa tersebut, misalnya pembayaran perolehan gedung (misalnya aset tetap). Pada akuntansi berbasis kas, beban diakui saat pembayaran tunai kas. Pada basis akrual, beban diakui saat manfaat dari barang/jasa diterima (misalnya penyusutan aset tetap). Hampir tak ada accounting judgment pada akuntani berbasis kas.
  2. Basis akuntansi termodifikasi mengakui transaksi keuangan pada saat muncul (occur) ketimbang pada saat kas diterima atau dibayarkan.[7] Bagi Kanada, Modified accrual basis, disebut pula modified cash basis atau modified cash-accrual basis merupakan kompromi dari spektrum cash basis accounting dan full accrual accounting[8]. Dalam modified accrual accounting, aset tetap tak diakui dalam neraca, namun beban operasi asset tetap dan pemeliharaan aset tetap merupakan pengeluaran kas[9]. Bagi Belanda, modified cash accounting berbeda dengan modified accrual accounting. Modified cash accounting mengakui transaksi kas sepanjang tahun buku dan menyiapkan akun hutang belum dibayar dan akun piutang belum tertagih pada akhir tahun. Modified accrual accounting mencatat pengeluaran apabila sumberdaya diterima dan pendapatan bila terukur dan tersedia dalam periode akuntansi atau dekat setelah periode tersebut.[10]
  3. Akuntansi berbasis akrual adalah sistem akuntansi yang mencatat pendapatan pada periode dimana hak atas pendapatan muncul (become earned) tak peduli diterima atau belum diterima, dan bahwa beban dicatat pada periode dimana sumberdaya digunakan. Karena itu transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dicatat pada pembukuan akuntansi dan diakui dalam LK terkait pada periode terjadinya. Elemen pengakuan dalam accrual accounting adalah aset, kewajiban, net assets/ekuitas, pendapatan dan beban[11]. Akuntansi berbasis akrual padat accounting judgement & accounting policy [12], sebaliknya dari akuntansi berbasis kas. Disamping kualitas proses pencatatan & peringkasan akuntansi, kualitas LK amat ditentukan oleh kualitas/ketepatan pilihan kebijakan akuntansi. Karena banyak accounting judgment & accounting policy dalam akuntansi berbasis akrual, proponen akuntansi berbasis kas menyatakan akuntansi berbasis akrual berisiko tidak obyektif. Sebaliknya, proponen akrual menyatakan negara dalam kondisi bahaya apabila tak mencatat hutang negara secara akrual- realtime. Negara akan berada dalam blindspot dan tiba-tiba bangkrut karena terpuruk oleh hutang dan akrualisasi bunga & denda yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman. Berbagai negara-negara dunia pada posisi blindspot pada era resesi 1997/1998 mempunyai tingkat kesulitan lebih tinggi untuk pemberesan keuangan negara.
  4. Akuntansi umum (general accounting) lazimnya membuat klasifikasi beban berdasar jenis beban tersebut, pada umumnya disebut klasifikasi ekonomi, sedang akuntansi biaya, akuntansi proyek dalam departemen-departemen fungsional kenegaraan membuat klasifikasi beban berdasar kebutuhan analisis dan pengawasan misalnya beban departemen atau menurut fungsi organisasi, beban langsung & tak langung, beban tetap & variabel, proyek (job order costing).
  5. Klasifikasi akuntansi umum dan akuntansi biaya tersebut, kedua-duanya diakomodasi dalam berbagai klasifikasi anggaran berdasar tujuan pertanggungjawaban. Syarat utama bagi legitimasi accrual accounting adalah  akrualisasi harus dilakukan secara amat berhati-hati, handal, berkualitas, nyaris sakral. Tanpa pemenuhan syarat ini, maka LK tidak handal dan akuntansi tak berlegitimasi sebagai pertanggungjawaban, transparansi dan dasar keputusan keuangan masa depan. Sebagai misal, pendapatan akrual harus diakui secara konservatif berdasar bukti yang amat mantap, demikian pula pencadangan piutang tak tertagih atau basis penyusutan aset tetap harus berdasar pertimbangan konservatif dan bukti-bukti historikal[13].
  6. Akrual accounting hanya layak bagi negara yang memiliki menteri keuangan yang kompeten, dan cukup berwenang akan sistem manajemen keuangan/perbendaharaan dan sistem pengendalian keuangan negara, memiliki kredibiltas serta (atau karena) mempunyai independensi politik memadai[14]. Dengan demikian jabatan menteri keuangan berbasis kekuatan politik atau partai, hendaknya memilih petugasnya yang handal sebagai menteri keuangan.
  7. Akuntansi berbasis akrual memfasilitasi, memungkinkan, menggeser paradigma cash management menjadi financial management dalam pemerintahan umumnya, pola pengambilan keputusan keuangan khususnya, dalam jangka panjang mengubah perilaku birokrasi menjadi lebih rasional, visioner dan profesional. Akuntansi berbasis akrual amat ideal untuk pengamanan keuangan negara yang berisiko tertimpa krisis keuangan karena blindspot posisi hutang-piutang. Departemen Keuangan bertugas membangun ukuran kinerja umum yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan sasaran/outcomes/output lembaga-lembaga kepemerintahan, dasar penilaian ouput (model used for pricing output), serta dasar alokasi/distribusi/apropriasi kinerja bersama lintas lembaga-lembaga kepemerintahan (portofolio kinerja). Departemen Keuangan perlu menelaah cara pelaporan surplus/defisit realisasi anggaran terkait pada raihan output dan Laporan Keuangan[15]. Kinerja gabungan lintas lembaga-lembaga kepemerintahan dilaporkan teragregasi lintas departemen/lembaga-lembaga kepemerintahan, untuk memberi gambaran raihan kinerja nasional. Apabila outcome lembaga-lembaga kepemerintahan ter-agregasi menjadi besar, agregasi tersebut tetap saja dimaksudkan untuk menjelaskan suatu sasaran lembaga-lembaga kepemerintahan, sehingga harus dijaga jangan sampai agregasi justru menghilangkan/menutupi makna informasi kinerja. Apabila agregasi justru menghilangkan makna, maka suatu outcome ”besar” perlu dipilah menjadi beberapa sub-outcome/sub-output (komponen-komponen suatu outcome/ output tertentu) tersaji dalam sub-agregasi yang meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas umumnya, efektivitas biaya khususnya.

Lembaga-lembaga kepemerintahan berfungsi koordinator harus melaporkan kontribusi lembaga-lembaga kepemerintahan lain, sehingga lembaga-lembaga kepemerintahan dapat mencapai outcome/output yang dilaporkan, (apabila ada) berdasar suatu dokumen memorandum kerjasama/kesepakatan antar lembaga-lembaga kepemerintahan yang menjelaskan pembagian tanggung jawab antar lembaga-lembaga kepemerintahan dalam mengejar raihan bersama itu.

Apabila sistem anggaran berbasis kas, maka kebutuhan akan akuntansi berbasis akrual makin mendesak. Akuntansi akrual menutup sistem anggaran rabun-jauh, karena akuntansi akan memberi masukan tentang hutang-hutang negara yang jatuh waktu dan harus dibayar tahun anggaran tersebut, akuntansi akrual memberi tahu bahwa piutang-piutang negara harus cair pada tahun anggaran yang akan datang tersebut.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa anggaran berbasis kas maupun akrual membutuhkan basis akuntansi akrual. Kebanyakan negara melakukan akrualisasi sistem mempunyai persamaan tujuan, yaitu melengkapi manajemen kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman biaya program, memperluas dan meningkatkan kualitas informasi tentang alokasi sumberdaya (lebih paripurna), meningkatkan laporan keuangan, dan memfasilitasi penyempurnaan manajemen aset disamping kas[16]. Sebagai agenda nasional, apabila suatu akuntansi akrual paripurna sukses diterapkan disuatu negara beberapa tahun berturut-turut, maka sistem anggaran akrual telah mempunyai landasan untuk mulai diterapkan.

 

3. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual

  1. Apabila sistem anggaran berbasis kas, maka kebutuhan akan akuntansi berbasis akrual makin mendesak. Akuntansi akrual menutup sistem anggaran rabun-jauh, karena akuntansi akan memberi masukan tentang hutang-hutang negara yang jatuh waktu dan harus dibayar tahun anggaran tersebut, akuntansi akrual memberi tahu bahwa piutang-piutang negara harus cair pada tahun anggaran yang akan datang tersebut.
  2. Manajemen keuangan umumnya, sistem perbendaharaan khususnya, harus dipandu oleh subledger hutang-piutang. Hubungan keuangan seperti transfer antar lembaga-lembaga kepemerintahan, sangat membutuhkan accrual accounting, untuk salah satu basis pembayaran kembali hutang, tagihan piutang dan penyelesaian (settlement) memorial (barter, nota debit/kredit) hutang dengan hutang antar lembaga-lembaga kepemerintahan. Maka perpetual accrual accounting yang memberi fasilitas Buku Pembantu Buku Besar (subledger) hutang dan piutang baik antar lembaga-lembaga kepemerintahan, maupun antar pemerintah dengan pihak luar, adalah kemestian manajemen perbendaharaan modern. Disimpulkan bahwa akuntansi berbasis kas dengan adjustment(to accrual) pengakuan hutang, piutang dan pendapatan akrual hanya pada akhir tahun-buku, amat tak memadai untuk manajemen keuangan/perbendaharaan sehari-hari.
  3. Ancangan akrual memberi informasi tentang dampak kejadian keuangan terhadap pemerintah. Sistem akuntansi akrual akan memberi informasi keuangan bagi manajer lembaga-lembaga kepemerintahan secara teratur. Para pimpinan lembaga-lembaga kepemerintahan terbiasa memantau kinerja dari kehari sepanjang tahun, dan mengetahui secara dini kemungkinan/risiko raihan nyata tak mencapai target kinerja, sehingga dapat melakukan upaya khusus meningkatkan kinerja sebelum terlambat menuju kinerja total di akhir tahun anggaran nanti. Karena itu informasi akuntansi harus selalu mutahir, karena bukan sekadar untuk pertanggungjawaban akhir tahun. Banyak negara mengadopsi sistem akuntansi akrual karena sistem berorientasi hasil yang lebih baik (result oriented), lebih transparan dan akuntabel, manajemen diminta berfokus pada biaya atau beban (cost) katimbang hanya (seperti halnya) berfokus pada pengeluaran (ekspenditure) dengan pemahaman lebih mendalam akan konsep penghasilan/pendapatan/surplus (income), beban (expenses) dan posisi keuangan (neraca)[17]. Basis akrual akuntansi membawa berbagai kebaikan publik seperti peningkatan transparansi biaya, gambaran biaya paripurna (full cost picture) atas suatu program, valuasi aset sektor publik, meningkatkan akuntabilitas dimata lembaga oversight[18]. Perubahan adalah fenomena lintas tahun, maka mengelola perubahan (managing change, change management) membutuhkan perangkat anggaran lintas tahun. Perubahan masa yang akan datang antara lain merupakan konsekuensi transaksi sekarang, digambarkan secara baik oleh accrual accounting, misalnya dalam bentuk piutang jangka panjang atau hutang jangka panjang yang perlu diperhitungkan penerimaan/pembayarannya dalam anggaran tahun-tahun yang akan datang.
  4. Kondisi keuangan pemerintah yang sebenarnya tersaji lebih baik dengan accrual accounting. Ciri utama sistem akuntansi akrual adalah munculnya secara lengkap dan penuh (comprehensive and full) statement of financial position (neraca), statement of financial performance (bila diterjemahkan menjadi laporan kinerja keuangan), dan penjelasan hubungan antar dua dokumen tersebut, ditambah cash flow statement[19]. Pada umumnya berbagai pemerintah pusat menyajikan LK Konsolidasian.
  5. Accrual accounting lebih konservatif daripada cash based accounting; apabila pada cash based accounting pemerintah menikmati surplus, bila fakta-fakta disajikan dengan basis accrual accounting pemerintah mungkin terlihat dalam posisi defisit karena sumber daya keuangan dan kewajiban tersaji penuh. Berdasar accrual accounting, (1) suatu rencana pengeluaran kas mungkin dibatalkan karena pembengkakan (ballooning) hutang dan kewajiban bayar dimasa depan (yang jauh dan dekat) menjadi amat transparan dan bahkan (2) bersiap untuk melakukan pinjaman sebagai penutup defisit kas di masa depan (yang dekat). Dengan accrual accounting hutang RI menjadi amat jelas, dan cashflow management dapat dilakukan secara lebih matang.
  6. Accrual accounting menghapus berbagai kelemahan cash based accounting seperti (1) tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban, dan (2) terbatasnya informasi aset dan kewajiban.
  7. Pada accrual accounting, Laporan Operasi memberi gambaran nyata tentang efisiensi keuangan negara, yang tak mungkin digambarkan oleh LRA. LO menggambarkan beban secara akrual, termasuk pembelian atau perolehan belanja modal berjangka umur ekonomis pendek dan berbeban pemeliharaan tinggi akan tersaji secara transparan, ketidak mampuan penagihan digambarkan oleh penghapusan piutang negara dan beban-beban lain nonkas. LO menggambarkan kinerja keuangan entitas pemerintah secara lebih baik.
  8. Accrual based accounting merupakan landasan yang ideal untuk accrual budgeting. Suatu negara tak mungkin menerapkan accrual budgeting apabila belum sukses menerapkan accrual accounting, karena database anggaran akrual adalah akuntansi akrual. Apabila suatu negara berangan-angan atau mempertimbangkan penerapan suatu sistem anggaran berbasis akrual, beberapa tahun sebelumnya negara itu harus mencatat sukses penerapan akuntansi berbasis akrual.

Kelemahan Full Cash Based Accounting adalah:

  1. Tak mampu menyajikan jumlah sumber daya yang digunakan.
  2. Tak mampu memperhitungkan/mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen.
  3. Terfokus secara sempit pada pembayaran kas, tak peduli akan kondisi dan daya layan aset tetap.
  4. Terfokus pada pengendalian input, pembelian, perolehan, mengabaikan produksi sendiri.
  5. Mendorong distorsi, mendorong para manajer untuk menilai terlampau rendah biaya program, proyek, kegiatan, mendorong penggunaan sampai habis apropriasi/jatah anggaran[20].
  6. Tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban[21]
  7. Terbatasnya informasi aset dan kewajiban dalam neraca dgn akuntansi berbasis kas paripurna.

 

4. Unsur Penyusutan (Depreciation) Aset Tetap dalam Akuntansi Akrual

  1. Bentuk pencatatan aset, bentuk penilaian aset, bentuk pembebanan aset (penyusutan).
  2. Semua negara yang menerapkan accrual accounting melakukan penyusutan.
  3. Sebagian negara menggunakan opsi tunggal straight line depreciation method, sebagian lain membebaskan metode penyusutan.
  4. Tak ada penyeragaman tarif penyusutan dan atau umur ekonomik aset.
  5. Penyusutan adalah ciri dan kekuatan informasi accrual accounting, hanya dan bila hanya pertimbangan dan keputusan (accounting consideration & judgment) untuk umur ekonomik, metode penyusutan paling bijak, dan nilai residu AT dilakukan secara baik.
  6. Beberapa negara menilai aset tetap dengan historic cost dikurangi akumulasi penyusutan, sebagian negara me-revaluasi aset tetap secara berkala[22]. Revaluasi berkala membutuhkan APBN/D cukup besar.

 

5. Persyaratan Pembangunan Accrual Accounting

Agar berjalan lancar dan berhasil, reformasi akuntansi akrual harus (1) melalui konsultasi dan penerimaan berbagai pihak kepentingan, (2) memperoleh dukungan dan partisipasi profesi akuntan profesional dan profesi lain (misalnya hukum), (3) dengan pembangunan standar akuntansi yang tidak sepihak, (4) mendapat dukungan auditor negara, (5)dilengkapi pelatihan manajemen, (6) berdasar pendekatan kultural yang sesuai, (7) hasil  LK di audit, (8) reformasi akuntansi nir KKN, (9) kesadaran waktu berlalu, (10) dilandasi kemapuan IT memadai, (11) penerapan insentif dan sanksi, (12) memasukkan ancangan akrual dalam lembaga-lembaga kepemerintahanda reformasi secara resmi[23].

 

Penutup

Pada umumnya implementasi suatu sistem akrual berada dalam (atau menjadi bagian) suatu paket reformasi manajemen keuangan yang lebih besar, termasuk kinerja manajemen yang membutuhkan ancangan perencanaan (anggaran) dan informasi biaya lebih rinci. Tingkat tertinggi kecanggihan manajemen keuangan negara digambarkan oleh aplikasi yang baik accrual accounting. Accrual accounting jauh lebih rumit dari cash based accounting murni. Accrual based accounting merupakan landasan wajib (mungkin prasyarat ideal) untuk accrual budgeting. Akrualisasi akuntansi tak mensubordinasi pentingnya anggaran kas masuk dan anggaran pembayaran kas yang tetap diakomodasi oleh akuntansi akrual.

Pada akhirnya, adalah seorang Sheilla Frazer[24] menyatakan “I remain convinced that accrual accounting is superior to the government’s current accounting policies. It provides amore complete measure of the overall size of the government, which should enhance accountability to Parliament; it eliminates the distortion of reported financial results caused by altering the timing of cash receipts and disbursements; and it is an essential component of management reform initiatives underway in the Government.”

PP 24 – 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada hakikatnya telah menggunakan sebuah jenis basis akuntansi akrual, yaitu modified toward accrual, adalah basis yang digunakan oleh KSAP dalam menyusun konsep SAP Desa, itupun dengan menghapus sebagian besar komponen LK versi PP 24 tersebut.

Standar berbasis Kas Murni akan menghasilkan neraca desa yang tak layak dilampirkan pada Laporan keuangan Pemda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Lembaga-lembaga kepemerintahan sebagai penyalur hadiah, donasi, transfer,dana bantuan, talangan, pinjaman dari pihak lain kepada masyarakat; misalnya penyalur dana tertentu pemerintah pusat kepada masyarakat lewat Pemda.

[2] Report 388, Review of the Accrual Budget Documentation, Joint Committee of Public Accounts and Audit, The Parliaments of Commonwealth of Australia, June 2002, Canberra, Structure of the Outcomes and Output Framework, Chapter 2, para 2.6, page 8.

[3] Matching cost against revenue tak seberapa berguna bagi pemerintahan, karena Laporan Kienrja Keuangan atau Laporan Operasional Keuangan lebih menggambarkan biaya dari maslahat (cost of benefit, cost of service, cost of project).

[4] Ternyata sangat berguna sebagai terapi rabun keuangan pemerintahan, memberi basis dan gagasan manajemen keuangan modern/canggih/paripurna.

[5] M.Peter Van Der Hoek; From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in the Public Sector: The Dutch Experience, Public Budgeting & Finance, Spring 2005, halaman 25 dst.

[6] Dees, Martin, Neelssen, Paul; Five Countries Pioneering Accrual Budgeting and Accounting in Central Government, International Journal of Government Auditing, Jan 2004.

[7] Teks asli adalah sbb : On a modified accounting  basis, financial transactions are recognized as they occur rather than when cash is received or paid. Revenues are recognized when earned, financial assets when acquired, expenditures when incurred and the cost of tangible capital assets are recognized as expenditures when these assets are acquired or constructed. How One Government Defines Modified Accruall Accounting : A Public Sector Hybrid, Ontario Public Accounts, 2002, A New Basis for Public Sector Financial Management:Accrual Accounting and Budgeting; Financial Management in Canada’s Public Sector,Chapter 4, halaman 6.

Selanjutnya, dijelaskan pada halaman 12; The modified approach presents expenditures other than accrued interest on government long-term debt, inventory and disbursements, which may be recorded at the time of purchase or when used, and prepared expenses, which are normally recorded or recognized on the accrual basis at the time the liability is incurred.Revenues are recorded when received, and those that are measurable and available for expenditure are accrued to properly reflect the tax levied and reveneue earned.

[8] A New Basis for Public Sector Financial Management:Accrual Accounting and Budgeting; Financial Management in Canada’s Public Sector, Chapter 4, halaman 12.

[9] Terjadi di Kanada, sumber Department of Finance, Canada, Budget Plan, 2003, Ennex 6: http://www.fin.qc.ca/budgeto3/bpa6e.html

[10] Modified cash accounting; This system records a transaction when funds are paid out of an appropriation authority or when funds are received. Modified accrual accounting; This system records expenditures when resources are received and revenue when they are measurable and available within the accounting period shortly afterward; Peter Van der Hoek, From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in the Public Sector: The Dutch Experience, Public Budgeting & Finance, Spring 2005, halaman 35.

[11]A New Basis for Public Sector Financial Management:Accrual Accounting and Budgeting; Financial Management in Canada’s Public Sector, Chapter 4.

[12] Mengambil hikmah FEE, Federation des Experts Comptables Europeens, The Adoption of Accrual Accounting and Budgeting by Governments (Central, Federal, Regional and Local), July 2003, paragraph 2.4. halaman 2.

[13] Mengambil hikmah ; How One Government Defines Modified Accruall Accounting : A Public Sector Hybrid, Ontario Public Accounts, 2002, A New Basis for Public Sector Financial Management:Accrual Accounting and Budgeting; Financial Management in Canada’s Public Sector,Chapter 4, halaman 25.

[14]The adoption of accrual accounting would also be inappropriate in those countries which did not have a strong Ministry of Finance (or equivalent)with accepted authority over financial management systems and control and a neutral (non political) independent civil service. hikmah FEE, Federation des Experts Comptables Europeens, The Adoption of Accrual Accounting and Budgeting by Governments (Central, Federal,Regional and Local), July 2003, paragraph 2.4. halaman 2.

[15] Report 388, Review of the Accrual Budget Documentation, Joint Committee of Public Accounts and Audit, The Parliaments of Commonwealth of Australia, June 2002, Canberra, List of Recommendations.

[16] M.Peter Van Der Hoek; From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in the Public Sector: The Dutch Experience, Public Budgeting & Finance, Spring 2005, halaman 37 dst.

[17] Dees, Martin, Neelssen, Paul; Five Countries Pioneering Accrual Budgeting and Accounting in Central Government, International Journal of Government Auditing, Jan 2004.

[18] A New Basis for Public Sector Financial Management: Accrual Accounting and Budgeting; Financial Management in Canada’s Public Sector, Chapter 4, halaman 3.

[19] Dees, Martin, Neelssen, Paul; Five Countries Pioneering Accrual Budgeting and Accounting in Central Government, International Journal of Government Auditing, Jan 2004.

[20] A New Basis for Public Sector Financial Management: Accrual Accounting and Budgeting; Financial Management in Canada’s Public Sector, Chapter 4, halaman 5 dan 6.

[21]FEE, Federation des Experts Comptables Europeens, The Adoption of Accrual Accounting and Budgeting by Governments (Central, Federal, Regional and Local), July 2003, paragraph 2.3, halaman 2.

[22] M.Peter Van Der Hoek ; From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in the Public Sector : The Dutch Experience, Public Budgeting & Finance, Spring 2005, halaman 39.

[23] FEE, Federation des Experts Comptables Europeens, The Adoption of Accrual Accounting and Budgeting by Governments (Central, Federal, Regional and Local), July 2003, paragraph 7.2, halaman 8.

[24] Sheila Fraser adalah Auditor General of Canada, Public Accounts of Canada (2002), Volume 1, memberi komentar atas LK Pemerintah tahun 2001-02. How One Government Defines Modified Accruall Accounting : A Public Sector Hybrid, Ontario Public Accounts 2002, A New Basis for Public Sector Financial Management: Accrual Accounting and Budgeting; Financial Management in Canada’s Public Sector, Chapter 4,  halaman 25.

Post Views: 46,909