Artikel/Opini


PRESS RELEASE PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) BARU TERKAIT PSAP PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NON PERTUKARAN DAN PSAP PENGATURAN BERSAMA

Pada akhir 2024, Menteri Keuangan menetapkan dua PMK baru terkait Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 19 tentang Pengaturan Bersama. Secara singkat muatan PSAP dalam dua PMK tersebut dapat dijelaskan sebagai […]


Sumbangan Badan-Usaha Bagi Pembangunan Perekonomian dan APBN

oleh Dr Jan Hoesada PRAKATA Makalah ini adalah laporan riset-pustaka maya tentang sumbangan pajak dan PNBP dari Badan Usaha PT, BUMN  dan BLU sebagai pendapatan negara . Makalah berbasis riset pustaka tak mengandung  kreasi/karangan asli penulis sendiri . Penulis mohon maaf atas kedangkalan makalah ini. Sekitar Rp. 2.800 Triliun pendapatan negara APBN tahun 2023 dari 69 juta Wajib Pajak berbentuk  Badan usaha swasta berbentuk PT , usaha swasta bukan badan […]


TEORI ENTITAS: ORGANISASI BERMASLAHAT PUBLIC (PUBLIC BENEFIT ENTITY) ATAU ORGANISASI SEKTOR KETIGA (THIRD SECTOR ORGANIZATION)

Laporan Riset Dr Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP. PENDAHULUAN Selamat Tahun Baru 2025. Standar Entitas Bermaslahat Publik ( Public Benefit Entity Standards atau PBE Standards) , adalah sebuah standar akuntansi terbitan IPSAS atau suatu negara tertentu misalnya terbitan External Reporting Board (XRB) atau the New Zealand Accounting Standards Board of the XRB, yang mencakupi Istilah Public Benefit Entity (PBE) digunakan secara spesifik dalam berbagai standar akuntansi internasional  , misalnya dengan […]


WACANA KEBAHASAAN: DEEMED COST

Disajikan Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Studi istilah “deem” , “deeming” dan “deemed” terpicu oleh fenomena berbagai SAK di muka bumi yang menggunakan istilah deemed cost ( biaya tetapan). Terdapat penggunaan istilah deemed profit, deemed margin, deemed revenue , deemed price , deemed tax , deemed retained earning ( UU PT) dan berbagai istilah lain ber-elemen deem. Pada awalnya, deem bermakna secara hukum dilarang , pada tataran hukum bermakna menetapkan/memutuskan , […]


Kapitalisasi Pengeluaran (Belanja)

oleh: Joni Afandi Apa yang dimaksud dengan kapitalisasi? Sering kita mendengar istilah kapitalisasi aset. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kapitalisasi itu sendiri. Tulisan berikut akan menjelaskan kapitalisasi dari sisi akuntansi dan tulisan ini merupakan pendapat pribadi semata. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) istilah kapitalisasi dimuat dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 14 Aset Tak […]


Politik LN & Peran NKRI di Dunia

 Laporan Riset Pustaka Dr.Jan Hoesada. Pada awalnya penulis meriset hanya tentang ikhwal BRICS sebagai sebuah studi-mandiri, kemudian terpaksa meluas kepada organisasi-internasional lain, karena ternyata terkait BRICS. Makalah berdasar kutipan berbagai sumber , disajikan terutama sebagai tambahan materi pengetahuan umum yang terkasih para siswa/mahasiwa berjurusan yang terkait judul makalah. Penulis mohon maaf apabila terdapat organisasi internasional tertentu yang tak teriset, hadirin sidang-pembaca di mohon melengkapi sumber-sumber tersebut dengan sumber lain , […]


Kerangka Pengukuran setelah Tanggal Perolehan

oleh: Joni Afandi Melanjutkan tulisan kami sebelumnya mengenai basis pencatatan dan basis pengukuran dalam akuntansi pemerintah, berikut ini kami sampaikan tulisan mengenai kerangka pengukuran setelah tanggal perolehan. Basis pengukuran diturunkan dari model pengukuran. Model pengukuran merupakan pendekatan secara luas yang digunakan untuk mengukur aset dan kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat dua model pengukuran setelah tanggal perolehan. Yang pertama adalah model biaya perolehan dan yang kedua adalah model nilai […]


Serial ANW: Audit LK Berbasis Nilai Wajar

3 SERANGKAI YANG KETIGA. Ringkasan Dr Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Makalah disusun sebagai bahan baku PMK, Permendagri, Perda Sistem Akuntansi pemerintahan berbasis ANW di masa yang akan datang , mungkin pada tahun 2026/2027 , merupakan tiga serangkai makalah tentang Prinsip Penerapan dalam Sistem ANW, Kendali-Internal Akuntansi Pemerintahan dan makalah Audit Kecurangan Informasi LK berbasis ANW. Makalah disusun sebagai bahan baku PMK, Permendagri, Perda Sistem Akuntansi pemerintahan berbasis ANW […]


Serial ANW : Kendali Internal terhadap Pelaporan LK Pemerintahan

3 SERANGKAI YANG KEDUA. Ringkasan riset Dr. Jan Hoesada. Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Pada tanggal 22 Pada tanggal 22 Februari 2019 Menteri Keuangan menandatangani PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Pemerintah Pusat (PIPK). KONSEP DASAR PENGENDALIAN INTERNAL Bentuk aplikatif dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas dapat mengacu pada penerapan     komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring   Organizations    of   the    Treadway Commission (COSO) […]