Konsultasi

Kami dari Bagian Keuangan Pemda Kab.Manggarai akan menyusun neraca daerah per 31 Desember 2005.Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan membuat penyusutan aktiva tetap. Namun sampai saat ini kami belum mempunyai patokan yang jelas yang dapat kami pakai dalam melakukan penyusutan aktiva pemda kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan Ibu Sumiati, kiranya dapat memberikan kami Daftar rincian aktiva tetap berdasarkan kelomponya masing2 beserta umur ekonomisnya. Atas bantuan Ibu kami sampaikan […]

Yth. KSAP Sehubungan dengan SAP yang telah diterbitkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan: Apakah Pemerintah harus/tidak menyusutkan aktivanya? Kalau ya,apakah jurnalnya Diinvestasikan dalan aktiva tetap (EDI) pada akumulasi penyusutan, atau bagaimana? Apabila ada Pemda yang belum mampu menerapkan SAP untuk Lapkeu TA 2005, apakah harus diberikan DISCLAIMER OPINION? Bagaimana untuk dapat ikut TOT SAP? Demikian saja sementara. Salam buat bang Syafri Adnan. Terima kasih. Cris Kuntadi, SE, MM, […]

Dengan ini saya mengajukan pertanyaan: Apakah KSAP melakukan sosialisasi/training kepada pihak di luar pemerintah pusat/daerah ? Adakah seminar tentang penerapan SAP di waktu dekat ini ? Atas perhatian dan jawabannya saya mengucapkan terima kasih Erry Diantoro Pemerhati Keuangan Daerah ed1ant@yahoo.com 08128125426 Jawab: Yth. Saudara Erry Diantoro Sosialisasi yang dilakukan oleh KSAP juga termasuk kepada pihak di luar Pempus dan Pemda tetapi fokusnya memang ke Pemda dan Pempus. KSAP sering diundang […]

Dengan hormat, Kami dari Kanwil XII DJBC Ambon mohon dapat diberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang SAI dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dapatkah kami memperoleh softcopynya melalui alamat email ini ? Kami sudah browse di http://www.ksap.org dan juga http://www.depkeu.go.id tetapi tidak mendapatkan hasil. Demikian disampaikan, terima kasih. Tri Wahyudi / NIP 060080074 Staff Kanwil XII DJBC Ambon Jawab: Yth. Tri Wahyudi, PMK 59/PMK.06/2005 […]

Dengan hormat, Saya membutuhkan informasi mengnai Aplikasi yang dapat mendukung SAP yang sedang digalakan oleh Pemerintah. Apakah sudah terdapat Aplikasi / sistem yang harus digunakan oleh PEMKAB/PEMKOT ? ataukah masing – masing PEMKAB/PEMKOT dapat mengembangakan sendiri dari Aplikasi penunjang SAP tersebut ? Jika memang KSAP sudah menentukan aplikasi yang harus digunakan oleh PEMKAB/PEMKOT,maka produk siapa aplikasi tersebut ? apakah produk BPK, BPKP, ataukah produk lainnya. hal ini sangat penting karena […]

assalamu’alaikum KSAP pada sosialisasi tentang ‘standar akuntansi pemerintahan (sap) pp 24/2005’ mengemukakan adanya ide untuk membuat bagan perkiraan standar (sumber : 1. http://www.ksap.org/Seminar/redtop3.pps 2. http://www.ksap.org/Seminar/strategi_090805.pps) dikatakan (slide 52 dari 69 – sumber 2) bahwa : Bagan Akun Standar Pemerintah, Tiga Digit Pertama -> Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional, Digit Keempat dan seterusnya -> Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah. Mengingat pemberlakuan sap dimulai tahun 2005, juga pada […]

Yth. Adminer Ksap.org Mohon dijelaskan, apakah sudah ada draft SAP yang mengatur tentang Investasi Pemerintah Daerah di bidang Properti dan kerja sama Operasi sebagimana disebutkan dalam PSAP 06 paragraf 19.., mengingat urgensi masalah tersebut mohon perkenan para adminer dapat menjelaskan hal tersebut, terima kasih Staf Bagian Keuangan Pemkab Jombang Deni Laksono, SSTP Jawab: Bapak Denny di Jombang, Anda benar, tetapi saat ini Komite belum menyusun standar akuntansi di bidang properti […]

Dengan hormat, Saya adalah seorang PNS pada Kantor Keuangan Daerah Kota Surakarta. Membaca PP 24 tahun 2005 tentang SAP, ada beberapa pertanyaan yang saya sangat membutuhkan kejelasan informasinya sebagai bahan pelaksanaan di daerah sebagai berikut : Pada lampiran IV.C Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada baris 66 Surplus/ Defisit (33-64). Setelah saya cermati, hanya merupakan pengurangan antara pendapatan dengan transfer saja. Apakah Belanja tidak menjadi unsur pengurang untuk mengetahui […]

Kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Di Jakarta Kami dari bagian keuangan Kab.Barito Kuala ingin menanyakan bbrp hal sbb : Apa perbedaan antara belanja subsidi, bantuan social dan hibah ? Belanja Modal Bibit Tanaman Perkebunan diperuntukan untuk pembelian bibit tanaman karet yang diberikan kpd masyarakat .apakah ini diklasifikasikan sebagai belanja modal / hibah? Bantuan Keuangaan Kepada Instansi Vertikal, Belanja ini diperuntukan untuk menunjang tugas unsur Muspida , apakah ini merupakan bantuan […]