AKUNTANSI PEMERINTAHAN BUKTI RIGHT


Paparan Dr Jan Hoesada, Anggota KSAP.

 

PENDAHULUAN

Makalah disusun untuk menyambut emisi  Bank Jabar berbentuk Bukti Right. Para peminat Bukti Right, dalam makalah ini antara lain adalah Pemerintah Daerah umumnya, berbagai Kabupaten khususnya.

Makalah tidak membahas akuntansi komersial versi SAK, SAK ETAP dan SAK Syariah umumnya, makalah tidak membahas akuntansi Bukti Right bagi Bank Jabar sebagai emiten pada khususnya yang tunduk pada SAK Komersial Terbitan IAI.

PENGERTIAN BUKTI RIGHT DI  PM NKRI

  1. Right Issue adalah dokumen hak beli terlebih (preemptive right) dahulu bagi PS yang ada dengan harga tertentu. Sebagai underlying instrumen atau derivative, Bukti Right adalah dokumen tentang Hak istimewa (biasanya bagi PS) untuk memesan efek (yang pada umumnya IPO saham, bukan obligasi) terlebih dahulu (HMETD) pada harga ditetapkan (fix price) selama sebuah periode waktu tertentu. Bila belum dibayar, bukti right dibayar sekaligus oleh pembeli saham – yang pada umumnya adalah pemegang saham – dengan harga khusus tersebut.

Karena itu, PS yang tidak mengeksekusi Bukti Right diterima, mengalami delusi saham.

Contoh perolehan saham dengan Bukti Right :

Bila harga pasar saham Rp2.000, harga Bukti Right  Rp200, harga khusus saham bagi pemegang Bukti Right Rp1.500, maka pemegang Bukti Right membayar saham dibeli seharga Rp1.500 + Rp200 saja, bukan harga pasar Rp2.000.

Bila harga pasar saham SEMULA Rp2000 turun menjadi Rp1.200, harga Bukti Right  Rp200, harga khusus saham bagi pemegang Bukti Right tetap Rp1.500, maka pemegang Bukti Right membayar saham dibeli seharga Rp1.500 + Rp200, bukan harga pasar Rp1.200. S e l e n g k a p n y a . . .