Keuangan merupakan nasib negara, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik
Sebanyak 67 Kementerian/Lembaga (K/L) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) 2011.
Jumlah tersebut meningkat sekitar 14 K/L jika dibandingkan LKKL 2010 yang tercatat hanya sebanyak 53 LKKL yang menerima predikat WTP. Sementara untuk daerah pada 2011 tercatat sebanyak 67 daerah menerima predikat WTP, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 32 daerah yang mendapat predikat WTP.
Menurut Wakil Presiden Boediono, keuangan merupakan nasib negara, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik. Boediono mengatakan, banyak negara yang hancur karena tidak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
“Semua pengelolaan dengan keuangan yang meningkat terkait dengan nasib negara kita, ada kemajuan instansi pusat dan daerah, itu berarti kita perlu melanjutkan dan meningkatkan karena sasaran kita instansi pusat 100 persen harus WTP, sekarang baru 67 masih ada ruang untuk kita kejar,” katanya di acara Rapat Kerja (Raker) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, hari ini.
Boediono menambahkan, predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran.
“Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai. Kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menambahkan, kualitas pengelolaan pengelolaan keuangan K/L memang terus membaik namun melihat target yang ditetapkan oleh Wakil Presiden Boediono, K/L harus terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan transparansi good governance.
“Dalam transparansi daerah seharusnya dimulai proses perencanaan pelaporan termasuk mekanisme, sehingga dapat memasukan strategi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.
Sejalan dengan pelaporan keuangan, penyajian laporan keuangan yang transparan dan kredibel juga sejalan dengan pemberian reward and punishment. Contohnya adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menjadi salah satu Kementerian yang masuk dalam daftar untuk mendapatkan renumerasi tahun ini, hal ini dapat terjadi setelah Kemenperin mendapat penilaian WTP selama lima kali.
Berdasarkan data Kemenkeu, selain ada 67 K/L yang memperoleh predikat WTP di 2011, sebanyak 18 K/L mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau menurun dari 2010 yang tercatat sebanyak 29 K/L. Selain itu juga ada 2 K/L yang tercatat Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).
Sementara untuk Pemerintah Daerah, selain 67 daerha dikategorikan WTP, ada 316 daerah yang dimasuk penilaian WDP di 2011 atau meningkat dari 2010 yang tercatat sebanyak 257 daerah. Sedangkan Disclaimer di 2011 ada 6 daerah, menurun dari 30 daerah di 2010, dan 32 daerah tercatat laporan keuangannya tidak wajar (Adverser) di 2011, angka ini meningkat dari 2010 yang tercatat sebanyak 8 daerah yang Adverse.
