Catatan Pribadi Jan Hoesada
PENDAHULUAN
Makalah pernah disajikan pada berbagai media selama 10 tahun terakhir, dan mengalami pemutahiran. Kecerdasan spiritual BPUPKI & PPPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan dan naskah proklamasi luar biasa, karena pada era pra-kemerdekaan dan hari-kemerdekaan belum terdapat informasi bahwa luas wilayah Indonesia sekitar 5.180.053 km2 dengan daratan seluas 1.922.570 Km persegi terdiri atas 17.652 pulau pulau termasuk 111 pulau terluar wilayah NKRI dengan samudera & laut seluas 3.157.483 Km persegi , bahwa 87,62 persen atau sebanyak 15.337 pulau di Indonesia tidak berpenghuni, 12,38 persen atau sekitar 2.342 pulau berpenghuni 1.340 suku bangsa dengan 718 bahasa daerah , dengan 7 ragam agama & aliran kepercayaan terakui dalam hukum positif , yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan atau agama asli Nusantara .
Makalah dibatasi kedangkalan persepsi pemakalah akan hal-hal yang menarik perhatian pemakalah, sebagian berdasar pada dokumen otentik BPUPKI dan PPKI, ditambah karya Adam Malik tentang Riwayat Proklamasi Agustus 1945, Penerbit Widjaya, Jakarta, cetakan pertama 1950 sampai dengan cetakan ketujuh 1982 , lalu ditambah berbagai sumber maya pada tahun 2022. Segala kesalahan kutip dan persepsi pemakalah, bila ada, mohon dimaafkan. Pada tahun 1924, Tan Malaka menulis buku berjudul Menuju Republik Indonesia di luar negeri dan secara ilegal disiarkan keseluruh kepulauan Indonesia, menjadi pedoman para pemimpin pergerakan dan perjuangan, menjadi penunjuk jalan membentuk sebuah masyarakat dan negara demokratis. Partai Republik Indonesia (PARI) didirikan Subakat, Djamaludin Tamin dan Tan Malaka di Bangkok pada bulan Juni 1927.Kongres pemuda dan Pelajar tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta memutuskan bahwa persatuan Indonesia atau unitarisme – bukan federalisme – yang menjadi dasar Indonesia Raya. Pada 23 April 1933, Kongres Partai Indonesia (Partindo) di Surabaya memutuskan bahwa seluruh pergerakan menuju pembentukan Republik Indonesia. Pada bulan Maret 1942, kota Batavia diserahkan tentara kolonial kepada balatentara Jepang, disaksikan ribuan penduduk Jakarta. Kebijakan Jepang amat tidak konsisten. Sebagai misal, pada awal pemerintahan Jepang, pengibaran bendera Merah Putih diizinkan, kemudian pengibaran sang merah putih dilarang setelah pemerintah Jepang merasa telah menguasai keadaan dengan strategi ancaman bayonet. Pemerintah tersebut merekrut para tokoh gemar pujian, imbalan dan tempat tinggal, mendukung gerakan “ Tiga A” Mr.Samsudin, lalu gerakan PUTERA. Perencanaan versi Jepang tentang Indonesia Merdeka dibalas oleh rakyat cq pemuda dengan rencana Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 yang berisi anggaran dasar Indonesia dan persiapan pembentukan Republik Indonesia, sebagai cikal bakal Mukaddimah UUD.
Pada Perang Dunia Kedua, Pemerintah Balatentara Dai Nippon menyikapi besarnya kekuatan sekutu dan makin menyadari penjajahan langsung oleh negara Jepang adalah tidak mungkin lagi, sehingga mengubah strategi penjajahan fisik dan langsung dengan membentuk kekuatan tenaga perang Asia Timur Raya dengan mendirikan berbagai negara merdeka di Birma, Filipina dan Indo China dalam waktu singkat. Termasuk didalam strategi merangkul tersebut adalah pembentukan Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia – sebagai sebuah kemerdekaan “dihadiahkan” – yang terikat suatu kewajiban yang dilimpahkan Pemerintah Balatentara Dai Nippon untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Sejarah lalu mencatat bahwa para pemuda menolak gagasan hadiah tersebut, dan mendirikan NKRI berdasar proklamasi kemerdekaan.
