Demikian topik yang disampaikan Kepala Perwakilan BPKP NTT, DR. Bonardo Hutauruk, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTT, Jumat (8 April 2011) di Aula Utama Eltari Kantor Gubernur NTT di Kupang.
Dr. Bonardo Hutauruk menyampaikan bahwa kondisi yang mendukung diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kuat, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dan ditindaklanjutinya temuan audit BPK. Kelemahan yang masih sering terjadi pada pemerintah daerah yakni prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif dilanggar, tidak disediakan anggaran yang cukup untuk penataan aset tetap dan peningkatan kualitas SDM, kebijakan akuntansi tidak mengatur batas kapitalisasi, khususnya untuk biaya yang timbul setelah perolehan aset, dan tidak ada aturan di tingkat Pemda mengenai Dana Bergulir sehingga antar SKPD beda perlakuan.
Musrenbang Provinsi NTT dibuka oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dihadiri Deputi dari Kementerian PDT, Inspektur dari Kemendagri, Ketua DPRD Provinsi NTT dan anggota, Walikota dan Bupati se-NTT, Muspida, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota DPRD Kab/Kota, Kepala SKPD, serta Lembaga Internasional/LSM yang seluruhnya dihadiri kurang lebih 500 orang, dengan tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perencanaan Berbasis Desa”.
Dalam sambutannya Drs. Frans Lebu Raya mengungkapkan bahwa Pemerintahan Provinsi NTT akan sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan di NTT dengan mengharapkan dukungan dan sinergi dari semua pihak. Jangan ada sekedar program nanti bisa menurunkan martabat NTT. Gubernur NTT juga meminta kepada lembaga internasional untuk tidak membawa program sendiri, tapi mendukung dan sinergi dengan program yang sudah ada.
Frans Lebu Raya menambahkan Musrenbang tahun 2011 memiliki kekhususan yakni bertepatan dengan percepatan pembangunan di NTT, komitmen pemerintah pusat harus diapresiasi karena pada tahun 2012 sampai dengan 2014 memberikan kesempatan kepada NTT untuk mengajukan Program Inisiatif Baru dengan anggaran 4,3 trilyun untuk tiga wilayah yakni NTT, Papua dan Papua Barat. Gubernur berharap NTT mendapatkan porsi yang lebih besar karena Papua dan Papua Barat telah memiliki dana otonomi khusus, penduduknya lebih sedikit, dan memiliki sumber daya alam yang hebat.
Frans Lebu Raya mengatakan pada tahun 2014 secara nasional telah dicanangkan swa sembada daging dan garam, dan NTT diharapkan menjadi gudang ternak dan lumbung garam. Namun demikian ada kekhasan NTT yang harus mendapatkan perhatian yakni NTT sebagai daerah perbatasan sehingga rawan penyusupan, NTT juga sebagai daerah rawan bencana, serta NTT sebagai daerah tertinggal, dari 21 kabupaten/kota sebanyak 20 kabupaten merupakan daerah tertinggal.
Gubernur NTT sangat menekankan pentingnya prioritas program dibidang pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pertumbuhan ekonomi yang menambah pendapatan perkapita, peningkatan infrastruktur untuk mempercepat kesejahteraan. Kepala Bappeda Provinsi dan kabupaten/kota diharapkan cermat dan berkualitas dalam pra musrenbang dan jangan copy paste, harus ada inisiatif dan kreatifitas baru.
sumber:www.bpkp.go.id
