Yearly Archives: 2023


Kegiatan Training of Trainers (ToT) PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Jasa, PSAP 17 tentang Properti Investasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang baru berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022. PSAP dimaksud adalah PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan PSAP 17 tentang Properti Investasi. Sehubungan dengan terbitnya PSAP dimaksud, maka dalam rangka meningkatkan pemahaman para pihak yang berkepentingan terkait PSAP dimaksud serta untuk membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, KSAP melaksanakan kegiatan […]


Penerapan Akuntansi Nilai Wajar pada Pemerintahan NKRI

Laporan Studi Pustaka Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Terdapat kemungkinan di masa depan nan-dekat KSAP dan/atau PMK Kebijakan Akuntansi Pemerintahan memilih Akuntansi Nilai Wajar mengganti PP 71/2010 Nilai Historis. PP ANW pengganti PP 71/2010 diramalkan menggunakan IPSAS edisi 2024/25 sebagai tolok-ukur atau patok-duga ( benchmarking) , didalamnya terdapat berbagai Pernyataan IPSAS nan-mendua , dalam bentuk penyediaan opsi model biaya perolehan (cost model)  atau pilihan model revaluasi (Revaluation Model)  , atau semacamnya. Menyikapi […]


Wacana Manajemen Emisi Limbah Nuklir

Laporan Riset  Dr. Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Pada berbagai SAK kelas-dunia terdapat PSAK AT yang mengandung isu (1) biaya pemretelan AT paska-tugas ( dismantling cost) yang harus diakuntansikan sejak awal perolehan AT , amat relevan bagi AT PLTN , ditambah (2) biaya operasional tahunan untuk manajemen-pengamanan emisi-limbah nuklir. FASB menerbitkan SFAS 143 untuk keperluan akuntansi ARO, sedang IAS Board menerbitkan IAS 37  untuk pengaturan provisi tentang ARO. Liabilitas […]


Basis Pengukuran Aset Tetap

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) telah menerbitkan IPSAS 45 Property, Plant and Equipment menggantikan IPSAS 17. Diantara pengaturan yang diperbaiki terkait dengan pengukuran Aset Tetap. Pengukuran Aset Tetap pada IPSAS 45 diselaraskan dengan pengaturan pada IPSAS 46 Measurement. Pengukuran Aset Tetap dilakukan pada saat pengakuan (awal) serta pada saat pengukuran selanjutnya. Pada saat pengakuan (awal), aset tetap pada diukur sebesar harga beli ditambah dengan biaya transaksi. Jika diperoleh […]


Rubrik Istilah Akuntansi: Nomenklatur Kewajiban (Obligation) dan Liabilitas (Liability)

Laporan Riset Dr Jan Hoesada, KSAP PENDAHULUAN UU Kepailitan menjelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Utang timbul berdasar (1) perikatan jual beli, kredit perbankan, hubungan kerja dll, timbul juga karena  (2) pelanggaran hukum tertentu , misalnya hukum-positif atau kontrak/perjanjian yang berimplikasi sanksi keuangan, denda atau semacamnya. Istilah liabilitas tidak digunakan dalam hukum positif NKRI […]


Sinopsi Buku Akuntansi Pemerintahan – Belanja APBN bagi Kesejahteraan Rakyat

Buku yang terbit di 30 Agustus 2023 ini merupakan buku terbaru yang ditulis oleh salah seorang anggota Komite Kerja KSAP, Bapak Jan Hoesada. Buku setebal 634 Halaman yang diterbitkan oleh penerbit Salemba ini membahas tentang Akuntansi Pemerintahan “Belanja APBN Bagi Kesejahteraan Rakyat”. Terdapat dua jenis istilah bantuan sosial. Pertama, istilah umum sosial, yang berarti masyarakat, rakyat, atau publik. Istilah umum (bukan nomenklatur APBN) bantuan sosial, berarti bantuan bagi masyarakat, digunakan […]


Basis Pencatatan dan Basis Pengukuran dalam Akuntansi Pemerintahan

Oleh : Joni Afandi Basis pengakuan transaksi akuntansi, seperti yang kita kenal saat ini terdiri dari dua jenis yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau […]


Aset Biologis dalam Akuntansi Pemerintahan

Oleh : Joni Afandi Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (par 65 Kerangka […]