KONDISI PENCATATAN ASET TETAP YANG DIALIHKAN SEHUBUNGAN PENYERAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PROVINSI
KONDISI PENCATATAN ASET TETAP YANG DIALIHKAN SEHUBUNGAN PENYERAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PROVINSI Oleh Jamason Sinaga, AK., MAP. *) . . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya mengatur pengalihan kewenangan urusan kabupaten/kota ke provinsi. Dalam penyerahan urusan tersebut termasuk juga di dalamnya pengalihan aset tetap yang terkait dengan kewenangan yang diserahkan. Pengalihan aset tetap lebih lanjut diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri 120/253/Sj Tanggal 16 […]
