Monthly Archives: April 2015

Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) antara Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

 in Liputan (updated on )

Jakarta – Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 (Audited) yang berkualitas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi dan pemutahiran data keuangan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) atau biasa disebut dengan istilah Tripartit. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 8 s.d. […]

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18

 in Buletin dan IPSAP / Publikasi (updated on )

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dapat diunduh disini. PENDAHULUAN Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. PSAP 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap […]

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17

 in Buletin dan IPSAP / Publikasi (updated on )

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual dapat diunduh disini. LATAR BELAKANG Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterbitkan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. SAP telah terbukti meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintahan. Pada Tahun 2010 SAP ditetapkan kembali dengan PP 71/2010 menggantikan PP 24/2005. Implementasi standar tersebut berjalan dinamis mengikuti perkembangan […]

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16

 in Buletin dan IPSAP / Publikasi (updated on )

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dapat diunduh disini. PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berbasis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya […]

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15

 in Buletin dan IPSAP / Publikasi (updated on )

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dapat diunduh disini. Latar Belakang Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi, karena aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari […]

Reviu LKPP, Tingkatkan Kualitas Penyajian Laporan

 in Berita (updated on )

Sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Negara pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyusunan ini telah dimulai pada tahun 2004, dan untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan tersebut dilakukanlah proses reviu sebelum laporan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan exit meeting mengenai hasil reviu Laporan Keuangan Pemeritah Pusat (LKPP) tahun 2014 di ruang rapat utama lantai 3 kantor pusat BPKP (26/03). Hadir […]

ILLEGAL FISHING

 in Artikel/Opini (updated on )

Dr. Jan Hoesada, CPA PENDAHULUAN Dari enam elemen syarat bagi pembentukan sebuah negara maritim, NKRI memenuhi syarat posisi geografis, pengakuan internasional atas kepemilikan wilayah, nisbah luas daratan dan permukaan air laut, sebaran pulau merata di atas permukaan air laut, jumlah populasi, namun belum seberapa memenuhi syarat pada aspek sebaran penduduk, sifat dan budaya belum berbasis laut, serta komitmen pemerintahan untuk menggunakan laut sebagai sarana utama pembangunan bangsa baru sedang akan […]