Monthly Archives: December 2012

Penyusutan

 in Konsultasi (updated on )

Kami dari Bagian Keuangan Pemda Kab.Manggarai akan menyusun neraca daerah per 31 Desember 2005.Berkaitan dengan hal tersebut, kami akan membuat penyusutan aktiva tetap. Namun sampai saat ini kami belum mempunyai patokan yang jelas yang dapat kami pakai dalam melakukan penyusutan aktiva pemda kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan Ibu Sumiati, kiranya dapat memberikan kami Daftar rincian aktiva tetap berdasarkan kelomponya masing2 beserta umur ekonomisnya. Atas bantuan Ibu kami sampaikan […]

Liputan Sosialisasi Interpretasi PSAP No. 02, Interpretasi PSAP No. 03, Buletin Teknis SAP No. 11, dan Buletin Teknis SAP No. 12

 in Liputan (updated on )

Jakarta, ksap.org – Salah satu perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah adanya kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Sejak dibentuk, KSAP telah bekerja secara efektif dan memberikan […]

Standar Akuntansi Pemerintahan

 in Publikasi (updated on )

Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah […]

Menkeu: Peningkatan Akuntabilitas Harus Berkelanjutan

 in Berita (updated on )

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan peningkatan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan negara untuk mencapai laporan keuangan 2012 dengan kualitas terbaik harus dilakukan secara berkelanjutan. “Dalam rangka pencapaian laporan keuangan tahun 2012 dengan kualitas terbaik secara berkelanjutan diperlukan langkah dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujarnya dalam pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2012 di Jakarta, Selasa. Untuk itu, menurut Menkeu ada beberapa hal yang harus dilakukan Kementerian Lembaga […]

Sosialisasi IPSAP No. 02, IPSAP No. 03, Buletin Teknis SAP No. 11, dan Buletin Teknis No. 12

 in Arsip Agenda (updated on )

Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, bertempat di Hotel Alila Jakarta Pusat, KSAP akan mengadakan sosialisasi IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada RKUN/RKUD, IPSAP Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada RKUN/RKUD dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari RKUN/RKUD, Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, dan Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing

BPK Temukan Penyimpangan Keuangan Negara Rp 12,48 Triliun

 in Berita (updated on )

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp 12,48 triliun pada semester pertama 2012. Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK terhadap 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek pemeriksaaan kinerja, […]

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Membaik

 in Berita (updated on )

Keuangan merupakan nasib negara, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik Sebanyak 67 Kementerian/Lembaga (K/L) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) 2011. Jumlah tersebut meningkat sekitar 14 K/L jika dibandingkan LKKL 2010 yang tercatat hanya sebanyak 53 LKKL yang menerima predikat WTP. Sementara untuk daerah pada 2011 tercatat sebanyak 67 daerah menerima predikat WTP, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 32 daerah yang […]

Inventarisir Aset Masalah Utama Laporan Keuangan Pemerintah

 in Berita (updated on )

Kepedulian K/L dalam melakukan inventarisir aset masih dianggap lemah Aset pemerintah naik namun inventarisir aset masih menjadi salah satu masalah Kementerian/Lembaga dalam memberikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Menurut Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, kepedulian K/L dalam melakukan inventarisir aset masih dianggap lemah. Hal ini terjadi karena pengelolaan aset bukan menjadi salah satu kepedulian utama para pejabat pemimpin K/L. Akibatnya menurut Hasan, banyak aset-aset pemerintah yang tidak jelas […]

Menkeu: Laporan Keuangan Baik Tingkatkan Kepercayaan Pemerintah

 in Berita (updated on )

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengelolaan laporan keuangan yang mendapatkan opini baik akan meningkatkan kepercayaan diri pemerintah dalam menghadapi persaingan di dunia internasional. “Adanya laporan keuangan pemerintah pusat membuat pandangan dunia kepada Indonesia semakin baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa. Menkeu memberikan contoh pengalaman buruk ketika krisis ekonomi melanda pada 1997 dan Indonesia yang dianggap memiliki perekonomian kuat justru memiliki pondasi yang rapuh akibat tak memiliki laporan keuangan memadai. “Pada waktu […]