Monthly Archives: August 2012

Jakarta, 15/8/2012 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan menetapkan aturan tentang Tatacara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor111/PMK.07/2012. PMK ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan, pemerintah daerah (pemda) dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi […]

Jakarta, 15/8/2012 MoF (Fiscal) News – Pemerintah mengedepankan belanja yang berkualitas sebagai tema utama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah guna meningkatkan efisiensi belanja. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian, Jakarta, pada Selasa (14/8). Artinya, pada 2013 pemerintah akan memangkas anggaran-anggaran yang dinilai tidak produktif, sehingga ketahanan fiskal indonesia dapat terjaga. “Dalam RAPBN 2013 kita […]

01/08/2012 – 13:36 Opini wajar tanpa pengecualian sama artinya dengan, bebas dari korupsi? Banyak kalangan meyakini demikian. Pada perkembangannya, opini WTP banyak dijadikan komoditas politik bagi peningkatan citra pimpinan, baik itu menteri, pimpinan lembaga, maupun kepala daerah. Sudah demikian salah kaprahnya pemahaman tentang opini WTP. Alhasil, ketika ada suatu kementerian, lembaga, atau pemda yang menerima WTP, kemudian diketahui di situ ada korupsi, semua terperangah. Semua merasa tertipu oleh opini tersebut. […]

BPK, 13/06/2012 – 18:22 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menjalankan peran sebagai lembaga pemeriksa dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun ke tahun terdapat perbaikan dan mengalami peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Demikian diungkapkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara “Lebih Dekat Dengan SBY” di stasiun televisi Indosiar pada 9 Juni 2012. “Saya mengajak kebersamaan BPK menjalankan amanah […]

BPK, 30/05/2012 – 16:09 Rabu, 30 Mei 2012, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Hadi Poernomo menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas LKPP Tahun 2011 tersebut. “Atas LKPP Tahun 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau sama seperti yang diberikan oleh BPK atas […]

BPK, 29/05/2012 – 15:45 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011. Opini ini sama seperti yang diberikan oleh BPK atas LKPP Tahun 2010. Demikian ditegaskan Ketua BPK Hadi Poernomo dalam penyerahan LKPP Tahun 2011 kepada DPR, Selasa, 29 Mei 2012 di Jakarta. Dalam penjelasannya di hadapan para Anggota DPR, Ketua BPK menyebutkan ada dua permasalahan yang ditemukan BPK […]