Monthly Archives: December 2006


Temuan Itjen Depkeu Belum Dituntaskan

SINDO, Jakarta, 26 Desember 2006 – Hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen Keuangan (Depkeu) belum seluruhnya dituntaskan. Menjelang akhir September lalu, sekitar 8 ribuan kasus temuan pemeriksaan yang belum tuntas dengan nilai mencapai lebih dari Rp4 triliun. Irjen Depkeu RB Permana Agung berjanji akan mempercepat pemeriksaan dan investigasi atas kasus tersebut.”Saya memang baru sekitar dua bulan menjadi Irjen,tapi memang harus lari lebih cepat. Pokoknya, saya ingin lari 100 km/ […]


Ekstensifikasi Pajak Dimulai Awal 2007

Jawa Pos, Jakarta, 26 Desember 2006 – Ekstensifikasi pajak ditargetkan bisa dimulai awal 2007. Dirjen Pajak Depkeu Darmin Nasution mengungkapkan perluasan basis pajak dilakukan agar aparat tidak hanya berkutat pada wajib pajak (WP) yang ada saat ini. “Kalau tetap seperti ini, berarti kita akan memeras makin ke dalam kalau ingin menaikkan penerimaan. Kita juga makin teliti mencari-cari kesalahan perusahaan. Dengan memperluas tax based (basis pajak), kita tidak lagi berburu di […]


Kas di Bendahara Penerimaan

Yth. Ketua KSAP di tempat Bersama ini saya kirimkan beberapa hal mengenai akuntansi pemerintah yaitu; Dalam buletin penyusunan neraca awal diberi contoh jurnal mencatat uang kas yang ada pada Bendahara penerima pada saat penyusunan neraca awal sbb; Kas di Bendahara Penerima xxxx Pendapatan ditangguhkan xxxx Menurut pengamatan saya uang yang ada pada Bendahara Penerima sudah merupakan Kas Daerah biarpun belum dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah sehingga jurnalnya sbb: Kas di […]


Penyusutan Aset Tetap

Yth. KSAP Sehubungan dengan SAP yang telah diterbitkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan: Apakah Pemerintah harus/tidak menyusutkan aktivanya? Kalau ya,apakah jurnalnya Diinvestasikan dalan aktiva tetap (EDI) pada akumulasi penyusutan, atau bagaimana? Apabila ada Pemda yang belum mampu menerapkan SAP untuk Lapkeu TA 2005, apakah harus diberikan DISCLAIMER OPINION? Bagaimana untuk dapat ikut TOT SAP? Demikian saja sementara. Salam buat bang Syafri Adnan. Terima kasih. Cris Kuntadi, SE, MM, […]


Sosialisasi SAP

Dengan ini saya mengajukan pertanyaan: Apakah KSAP melakukan sosialisasi/training kepada pihak di luar pemerintah pusat/daerah ? Adakah seminar tentang penerapan SAP di waktu dekat ini ? Atas perhatian dan jawabannya saya mengucapkan terima kasih Erry Diantoro Pemerhati Keuangan Daerah ed1ant@yahoo.com 08128125426 Jawab: Yth. Saudara Erry Diantoro Sosialisasi yang dilakukan oleh KSAP juga termasuk kepada pihak di luar Pempus dan Pemda tetapi fokusnya memang ke Pemda dan Pempus. KSAP sering diundang […]


Peraturan Menteri Keungan Nomor 59/PMK.06/2005

Dengan hormat, Kami dari Kanwil XII DJBC Ambon mohon dapat diberikan informasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang SAI dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dapatkah kami memperoleh softcopynya melalui alamat email ini ? Kami sudah browse di http://www.ksap.org dan juga http://www.depkeu.go.id tetapi tidak mendapatkan hasil. Demikian disampaikan, terima kasih. Tri Wahyudi / NIP 060080074 Staff Kanwil XII DJBC Ambon Jawab: Yth. Tri Wahyudi, PMK 59/PMK.06/2005 […]


Limited Hearing Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

KSAP, Jakarta, 19 Desember 2006 –”Upaya-upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah harus terus kita laksanakan sejalan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk menerapkan standar akuntansi yang berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mulai tahun 2008,” demikian pengarahan Herry Purnomo, Direktur Jenderal Perbendaharaan, selaku Ketua Komite Konsultatif Komite Standar Akuntansi Pemeritahan dalam acara Limited Hearing Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang berlangsung di Jakarta […]


Aplikasi SAPD

Dengan hormat, Saya membutuhkan informasi mengnai Aplikasi yang dapat mendukung SAP yang sedang digalakan oleh Pemerintah. Apakah sudah terdapat Aplikasi / sistem yang harus digunakan oleh PEMKAB/PEMKOT ? ataukah masing – masing PEMKAB/PEMKOT dapat mengembangakan sendiri dari Aplikasi penunjang SAP tersebut ? Jika memang KSAP sudah menentukan aplikasi yang harus digunakan oleh PEMKAB/PEMKOT,maka produk siapa aplikasi tersebut ? apakah produk BPK, BPKP, ataukah produk lainnya. hal ini sangat penting karena […]


Bagan Akun Standar

assalamu’alaikum KSAP pada sosialisasi tentang ‘standar akuntansi pemerintahan (sap) pp 24/2005’ mengemukakan adanya ide untuk membuat bagan perkiraan standar (sumber : 1. http://www.ksap.org/Seminar/redtop3.pps 2. http://www.ksap.org/Seminar/strategi_090805.pps) dikatakan (slide 52 dari 69 – sumber 2) bahwa : Bagan Akun Standar Pemerintah, Tiga Digit Pertama -> Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional, Digit Keempat dan seterusnya -> Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah. Mengingat pemberlakuan sap dimulai tahun 2005, juga pada […]


INVESTASI DALAM PROPERTI DAN KSO

Yth. Adminer Ksap.org Mohon dijelaskan, apakah sudah ada draft SAP yang mengatur tentang Investasi Pemerintah Daerah di bidang Properti dan kerja sama Operasi sebagimana disebutkan dalam PSAP 06 paragraf 19.., mengingat urgensi masalah tersebut mohon perkenan para adminer dapat menjelaskan hal tersebut, terima kasih Staf Bagian Keuangan Pemkab Jombang Deni Laksono, SSTP Jawab: Bapak Denny di Jombang, Anda benar, tetapi saat ini Komite belum menyusun standar akuntansi di bidang properti […]