WACANA KEBAHASAAN: DEEMED COST

Disajikan Dr Jan Hoesada PENDAHULUAN Studi istilah “deem” , “deeming” dan “deemed” terpicu oleh fenomena berbagai SAK di muka bumi yang menggunakan istilah deemed cost ( biaya tetapan). Terdapat penggunaan istilah deemed profit, deemed margin, deemed revenue , deemed price , deemed tax , deemed retained earning ( UU PT) dan berbagai istilah lain ber-elemen deem. Pada awalnya, deem bermakna secara hukum dilarang , pada tataran hukum bermakna menetapkan/memutuskan , […]

Kapitalisasi Pengeluaran (Belanja)

oleh: Joni Afandi Apa yang dimaksud dengan kapitalisasi? Sering kita mendengar istilah kapitalisasi aset. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kapitalisasi itu sendiri. Tulisan berikut akan menjelaskan kapitalisasi dari sisi akuntansi dan tulisan ini merupakan pendapat pribadi semata. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) istilah kapitalisasi dimuat dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 14 Aset Tak […]

Politik LN & Peran NKRI di Dunia

 Laporan Riset Pustaka Dr.Jan Hoesada. Pada awalnya penulis meriset hanya tentang ikhwal BRICS sebagai sebuah studi-mandiri, kemudian terpaksa meluas kepada organisasi-internasional lain, karena ternyata terkait BRICS. Makalah berdasar kutipan berbagai sumber , disajikan terutama sebagai tambahan materi pengetahuan umum yang terkasih para siswa/mahasiwa berjurusan yang terkait judul makalah. Penulis mohon maaf apabila terdapat organisasi internasional tertentu yang tak teriset, hadirin sidang-pembaca di mohon melengkapi sumber-sumber tersebut dengan sumber lain , […]

Kerangka Pengukuran setelah Tanggal Perolehan

oleh: Joni Afandi Melanjutkan tulisan kami sebelumnya mengenai basis pencatatan dan basis pengukuran dalam akuntansi pemerintah, berikut ini kami sampaikan tulisan mengenai kerangka pengukuran setelah tanggal perolehan. Basis pengukuran diturunkan dari model pengukuran. Model pengukuran merupakan pendekatan secara luas yang digunakan untuk mengukur aset dan kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat dua model pengukuran setelah tanggal perolehan. Yang pertama adalah model biaya perolehan dan yang kedua adalah model nilai […]

Serial ANW: Audit LK Berbasis Nilai Wajar

3 SERANGKAI YANG KETIGA. Ringkasan Dr Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Makalah disusun sebagai bahan baku PMK, Permendagri, Perda Sistem Akuntansi pemerintahan berbasis ANW di masa yang akan datang , mungkin pada tahun 2026/2027 , merupakan tiga serangkai makalah tentang Prinsip Penerapan dalam Sistem ANW, Kendali-Internal Akuntansi Pemerintahan dan makalah Audit Kecurangan Informasi LK berbasis ANW. Makalah disusun sebagai bahan baku PMK, Permendagri, Perda Sistem Akuntansi pemerintahan berbasis ANW […]

Serial ANW : Kendali Internal terhadap Pelaporan LK Pemerintahan

3 SERANGKAI YANG KEDUA. Ringkasan riset Dr. Jan Hoesada. Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Pada tanggal 22 Pada tanggal 22 Februari 2019 Menteri Keuangan menandatangani PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Pemerintah Pusat (PIPK). KONSEP DASAR PENGENDALIAN INTERNAL Bentuk aplikatif dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas dapat mengacu pada penerapan     komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring   Organizations    of   the    Treadway Commission (COSO) […]

Serial ANW: Prinsip Penerapan pada Sistem Akuntansi Nilai Wajar

3 SERANGKAI YANG PERTAMA. Ringkasan riset Dr. Jan Hoesada. Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Makalah disusun sebagai bahan baku PMK, Permendagri, Perda Sistem Akuntansi pemerintahan berbasis ANW di masa yang akan datang , mungkin pada tahun 2026/2027 , merupakan tiga serangkai makalah tentang Prinsip Penerapan dalam Sistem ANW, Kendali-Internal Akuntansi Pemerintahan dan makalah Audit Kecurangan Informasi LK berbasis ANW. Makalah ini adalah tentang prinsip penerapan SAK/SAP yang diterapkan secara kumulatif, bukan […]

Aset Tanah dalam LK

Pemakalah : Dr Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP PENDAHULUAN Makalah ringan dan dangkal , kuotasian berbagai sumber amat terbatas , sidang pembaca nan-budiman perlu menambang sendiri informasi dari sumber-sumber lain yang lebih afdol. Untuk menjaga infiltrasi kekuatan asing lewat SHM, SHM atas tanah yang hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), bahkan kepemilikan tanah hanya oleh pribumi-asli di jaga ketat pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Para akuntan yang mampu […]

Wacana Komisaris BUMN

PENDAHULUAN Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris BUMN dipilih pemerintah untuk mengawal BUMN berbentuk PT pada umumnya selaras UUPT.  DK BUMN merupakan perpanjangan tangan dari kepemilikan saham pemerintah di BUMN. Pada umumnya sebagian besar saham BUMN dimiliki pemerintah. Karena itu tanggung-jawab, tugas & wewenang DK BUMN berada di bawah dan ditentukan Kementerian BUMN. DK BUMN yang berdudukan strategis mendapat tugas strategis yang mungkin tak terdapat pada UUPT. Terdapat misi sosial BUMN […]